Soal Surat Rekomendasi Oknum Anggota DPRD, Ombudsman NTB Sebut Melanggar Aturan

Mataram (NTB Satu) – Ombudsman NTB merespons beredarnya surat rekomendasi dari oknum anggota DPRD NTB, saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA jalur zonasi di Mataram. Surat tersebut diduga digunakan untuk menitip calon siswa agar dapat diterima di SMA tertentu. Ombudsman NTB melalui Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Arya Wiguna, SH., MH., mengatakan, bahwa surat tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan Kementerian maupun petunjuk teknis (juknis) PPDB Pemerintah Provinsi NTB. Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB dan juknis PPDB NTB, jalur PPDB hanya ada empat. Ada jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur zonasi. “Persyaratan masing-masing jalur sudah jelas. Afirmasi untuk calon peserta didik tidak mampu. Prestasi untuk calon peserta didik berprestasi. Zonasi sesuai dengan jarak domisili calon peserta didik. Perpindahan untuk perpindahan tugas orang tua calon peserta didik,” jelasnya, Minggu, 16 Juli 2023. Baca Juga : Mengenal Sistem PPDB Zonasi yang Bermasalah di Mataram : Niat Hapus Diskriminasi, Dicetuskan Tokoh Muhammadiyah Siswa Titipan Oknum Anggota DPRD NTB Terancam Diberi Sanksi Surat Rekomendasi Oknum Anggota DPRD NTB Bocor, Diduga Nitip Masuk SMA Polemik Zonasi PPDB di NTB, Kadis Dikbud Persilakan Nitip Tapi Belum Tentu Diterima Sehingga yang diluar jalur, lanjut Arya, dan diluar dari keempat syarat masing-masing jalur tersebut, tentu melanggar. “Diluar jalur dan syarat itu, tentu melanggar. Seperti jalur titipan atau jalur lain. Jangan sampai calon peserta didik yang berhak, kemudian terlempar karena menjadi korban jalur-jalur itu,” tambahnya. Hal senada juga disampaikan Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman NTB, Ikhwan Imansyah. Ia menegaskan, kalau dalam surat edaran Kementerian pun tidak ada mengatur jalur-jalur seperti titipan dan lainnya. “Dalam Surat Edaran Kemenristekdikti Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 dan juknis PPDB NTB sudah jelas mengenai mekanisme PPDB. Jalur PPDB terdiri dari empat jalur, jadi di luar itu tidak sesuai juknis dan aturan, seperti titipan dan lainnya,” tegasnya. Baca Juga : Mengenal Sistem PPDB Zonasi yang Bermasalah di Mataram : Niat Hapus Diskriminasi, Dicetuskan Tokoh Muhammadiyah Siswa Titipan Oknum Anggota DPRD NTB Terancam Diberi Sanksi Surat Rekomendasi Oknum Anggota DPRD NTB Bocor, Diduga Nitip Masuk SMA Polemik Zonasi PPDB di NTB, Kadis Dikbud Persilakan Nitip Tapi Belum Tentu Diterima Ia juga menyampaikan, kalau siswa yang direkomendasikan masuk dalam kriteria empat jalur PPD, maka tidak apa. “Jika tidak masuk, ya tidak sesuai dengan Permendikbud, Surat Edaran Kemendikbudristek, dan juknis PPDB NTB,” lanjutnya. Sebelumnya, Kepala Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono, mengimbau kepada masyarakat, jika menemukan hal-hal yang janggal saat proses PPDB, agar segera melaporkan ke Ombudsman. Lebih lanjut, terkait surat rekomendasi dari oknum anggota DPRD, ia mengaku belum menerima laporannya. Namun, jika ada yang melaporkan, pihaknya akan melakukan investigasi terkait itu. Baca Juga : Mengenal Sistem PPDB Zonasi yang Bermasalah di Mataram : Niat Hapus Diskriminasi, Dicetuskan Tokoh Muhammadiyah Siswa Titipan Oknum Anggota DPRD NTB Terancam Diberi Sanksi Surat Rekomendasi Oknum Anggota DPRD NTB Bocor, Diduga Nitip Masuk SMA Polemik Zonasi PPDB di NTB, Kadis Dikbud Persilakan Nitip Tapi Belum Tentu Diterima “Tapi, kalau anak itu (titipan) diterima SMA dengan memenuhi syarat dan sesuai ketentuan, ya tidak pelanggaran. Namun, itu baru dipermukaan seolah-olah tidak pelanggaran. Makanya perlu diinvestigasi secara mendalam,” katanya, saat dihubungi NTBSatu, Sabtu, 15 Juli 2023. Dwi juga menegaskan, jika siswa yang dititip atau yang direkomendasikan itu terbukti lulus pada sekolah yang dituju, tapi tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, itu merupakan pelanggaran. “Harus ditindak tegas. Serta, bisa saja siswa itu mendapatkan sanksi nantinya,” ujarnya. (JEF) Baca Juga : Mengenal Sistem PPDB Zonasi yang Bermasalah di Mataram : Niat Hapus Diskriminasi, Dicetuskan Tokoh Muhammadiyah Siswa Titipan Oknum Anggota DPRD NTB Terancam Diberi Sanksi Surat Rekomendasi Oknum Anggota DPRD NTB Bocor, Diduga Nitip Masuk SMA Polemik Zonasi PPDB di NTB, Kadis Dikbud Persilakan Nitip Tapi Belum Tentu Diterima