Kajati NTB tak Pandang Bulu Jika ada Aliran Dana ke Pejabat

Mataram (NTB Satu) - Kajati NTB, Nanang Ibrahim Soleh menegaskan akan menindaklanjuti setiap kasus yang menimbulkan kerugian negara. Termasuk kasus dugaan korupsi penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bima. Pada proses pendalaman kasus ini, Kajati membenarkan sedang meminta keterangan Bupati Bima. "Hari ini penyidik memeriksa Bupati Bima," kata Nanang kepada wartawan, Senin, 29 April 2023. Pemeriksaan itu untuk mendalami dugaan penyertaan modal tahun 2020 - 2021. Termasuk menelusuri kemungkinan kasus ini terindikasi ada aliran dana ke oknum pejabat. Jika terbukti, maka akan diusut hingga diperoleh bukti kuat. Baca Juga : Mohan belum Hadiri Panggilan Kejati NTB, Bupati Lombok Barat Menyusul Bupati Bima sedang Jalani Pemeriksaan Terkait Penyertaan Modal 8 BUMD BREAKING NEWS – Wali Kota Mataram dan Bupati Bima hari ini Dipanggil Penyidik Kejati NTB Lima Direktur Diperiksa Kejati NTB terkait Kasus Dugaan Korupsi BUMD Bima Kejati NTB Kembali Periksa Tersangka Korupsi Dana Hibah KONI Dompu Jika penyidik menemukan sejumlah unsur tersebut, kata Nanang, penyidik akan memproses orang yang terlibat dalam kasus penyertaan modal BUMD Kabupaten Bima tanpa pandang bulu. "Siapapun akan ditindaklanjuti. Siapapun," ucapnya. Sementara itu, Aspidsus Kejati NTB, Ely Rahmawati mengatakan, kasus penyertaan modal tersebut masih dalam tahap penyelidikan. "Masih Puldata dan Pulbaket," katanya saat mendampingi Kajati menemui wartawan. Kajati NTB, Nanang Ibrahim Soleh (kiri) bersama Aspidsus Kejati NTB, Ely Rahmawati (kanan) saat menemui wartawan. Foto: Zulhaq Armansyah Namun penyidik, sambung Ely, belum bisa membeberkan hasil penyelidikan. Pasalnya, proses pemeriksaan hingga saat ini masih berlangsung. "Belum bisa kami sampaikan, prosesnya masih berjalan," ucapnya Ely. Baca Juga : Mohan belum Hadiri Panggilan Kejati NTB, Bupati Lombok Barat Menyusul Bupati Bima sedang Jalani Pemeriksaan Terkait Penyertaan Modal 8 BUMD BREAKING NEWS – Wali Kota Mataram dan Bupati Bima hari ini Dipanggil Penyidik Kejati NTB Lima Direktur Diperiksa Kejati NTB terkait Kasus Dugaan Korupsi BUMD Bima Kejati NTB Kembali Periksa Tersangka Korupsi Dana Hibah KONI Dompu Berita sebelumnya, politisi Golkar ini dipanggil dan diperiksa penyidik terkait penyertaan modal yang mengucur ke BUMD sebesar Rp90 miliar. Bupati hadir di gedung Kejati sekitar Pukul 08.30 Wita dan hingga berita ini ditulis dikabarkan masih jalani pemeriksaan. Kasus dugaan korupsi penyertaan modal itu bermula dari kucuran anggaran ke delapan BUMD Kabupaten Bima. Penyidik Kejati NTB menemukan kejanggalan pada penyertaan modal tersebut, lantas menerbitkan surat perintah penyelidikan (Sprintlid) Nomor: PRINT-03/N.2/Fd.1/03/2023. Sprintlid Kajati NTB ditindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada sejumlah Direktur BUMD. Mereka diperiksa soal rentang waktu penyertaan modal dari tahun 2005 sampai tahun 2023. Nilai penyertaan modal itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima tahun 2021. Baca Juga : Mohan belum Hadiri Panggilan Kejati NTB, Bupati Lombok Barat Menyusul Bupati Bima sedang Jalani Pemeriksaan Terkait Penyertaan Modal 8 BUMD BREAKING NEWS – Wali Kota Mataram dan Bupati Bima hari ini Dipanggil Penyidik Kejati NTB Lima Direktur Diperiksa Kejati NTB terkait Kasus Dugaan Korupsi BUMD Bima Kejati NTB Kembali Periksa Tersangka Korupsi Dana Hibah KONI Dompu Kejanggalan terletak pada nilai penyertaan modal selama 7 tahun itu, berbeda dengan hasil penelusuran Inspektorat Kabupaten Bima pada September 2021 lalu. Perbedaan nilai tersebut diduga adanya penyertaan modal secara sepihak sekitar Rp21 miliar lebih pada tahun 2020 dan 2021. Penyidik menemukan kejanggalan pada penyertaan modal tersebut, lantas menerbitkan surat perintah penyelidikan (Sprintlid) Nomor: PRINT-03/N.2/Fd.1/03/2023. Sprintlid Kajati NTB ditindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada sejumlah Direktur BUMD. Mereka diperiksa soal rentang waktu penyertaan modal dari tahun 2005 sampai tahun 2023. Nilai penyertaan modal itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) NTB, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima tahun 2021. Kejanggalan terletak pada nilai penyertaan modal selama 7 tahun itu, berbeda dengan hasil penelusuran Inspektorat Kabupaten Bima pada September 2021 lalu. Inspektorat menemukan penyertaan modal periode 2015-2022 sebesar Rp68 miliar. Baca Juga : Mohan belum Hadiri Panggilan Kejati NTB, Bupati Lombok Barat Menyusul Bupati Bima sedang Jalani Pemeriksaan Terkait Penyertaan Modal 8 BUMD BREAKING NEWS – Wali Kota Mataram dan Bupati Bima hari ini Dipanggil Penyidik Kejati NTB Lima Direktur Diperiksa Kejati NTB terkait Kasus Dugaan Korupsi BUMD Bima Kejati NTB Kembali Periksa Tersangka Korupsi Dana Hibah KONI Dompu Perbedaan nilai tersebut diduga adanya penyertaan modal secara sepihak sekitar Rp21 miliar lebih pada tahun 2020 dan 2021. Rinciannya, PDAM Bima Rp7 miliar dan BPR NTB Cabang Bima Rp11 miliar. Dari uraian laporan, penyertaan modal tahun 2020 dan 2021 dilakukan tanpa didukung peraturan daerah (Perda). Sebab Perda Penyertaan Modal sebelumnya hanya berlaku pada tahun anggaran 2019. Sehingga terjadi perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019, tentang Penyertaan Modal akhir tahun anggaran 2021. Dengan adanya perda perubahan tersebut, seharusnya penyertaan modal hanya bisa dilakukan di tahun 2022. Sementara, penyertaan modal dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dengan rincian, Bank NTB sebanyak Rp24,6 miliar, PDAM Rp1,8 miliar, PD Wawo Rp1,5 miliar. Kemudian, PD BPR NTB Bima Rp1,650 miliar, PT Dana Usaha MandiriRp250 juta, PT Dana Sanggar Mandiri Rp250 juta, BPR Pesisir Akbar Rp2,350 miliar, dan PT Jamkrida NTB Gemilang sebanyak Rp500 juta. (KHN) Baca Juga : Mohan belum Hadiri Panggilan Kejati NTB, Bupati Lombok Barat Menyusul Bupati Bima sedang Jalani Pemeriksaan Terkait Penyertaan Modal 8 BUMD BREAKING NEWS – Wali Kota Mataram dan Bupati Bima hari ini Dipanggil Penyidik Kejati NTB Lima Direktur Diperiksa Kejati NTB terkait Kasus Dugaan Korupsi BUMD Bima Kejati NTB Kembali Periksa Tersangka Korupsi Dana Hibah KONI Dompu