Mataram (NTBSatu) – Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov NTB hingga Mei 2026 baru mencapai Rp542,68 miliar. Data ini diakses pada hari ini Rabu, 6 Mei 2026.
Angka tersebut baru sekitar 17,94 persen dari target, yaitu Rp3,024 triliun. Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah realisasinya baru sekitar 24,11 persen atau Rp1,355 triliun dari target Rp5,6 triliun.
“PAD lebih banyak bersumber dari pajak daerah sebesar Rp352,70 miliar, retribusi daerah Rp181,03 miliar. Serta, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp8,96 miliar,” demikian data di laman resmi DJPK Kemenkeu.
Sementara itu, realisasi pendapatan daerah lebih banyak bersumber dari transfer pusat. Dari target Rp2,481 triliun baru terealisasi sebesar Rp812,97 miliar.
Kemudian, realisasi PAD sebesar Rp542,68 miliar. “Pendapatan lainnya seperti hibah, transfer antardaerah masih nol,” tulisnya.
Dari data tersebut, realisasi pendapatan daerah NTB masih jauh dari target. Bahkan, masih belum menyentuh setengah dari target.
Namun demikian, dibandingkan saat diakses pada 4 Mei 2026 kemarin, realisasinya masih sangat rendah. Persentasenya baru 1,50 persen atau sekitar Rp45,51 miliar dari target.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair belum menanggapi terkait masih rendahnya realisasi pendapatan asli daerah ini. Upaya konfirmasi belum membuahkan hasil.
Pendapatan Daerah
Sebagai informasi, pendapatan daerah pada APBD NTB tahun anggaran 2026 sebesar Rp5.640 triliun. Mengalami penurunan sebesar Rp849,391 miliar atau minus 13,09 persen daripada APBD-P 2025.
Target PAD sebesar Rp3,042 triliun. Meningkat Rp233,543 miliar atau 8,31 persen daripada APBD-P 2025. Komponen pendapatan transfer, mencatatkan penurunan signifikan dengan target sebesar Rp2,483 triliun. Turun Rp1,014 miliar atau minus 29,01 persen dari APBD-P 2025.
Adapun komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp46.029.968.000, turun 90,1 persen dari APBD-P 2025.
Belanja Daerah
Belanja daerah pada APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2026 sebesar Rp5,751 triliun. Turun Rp745,067 miliar atau minus 11,47 persen dari APBD-P 2025. Pada komponen belanja operasi, Pemprov NTB mengalokasikan Rp4,617 triliun. Turun 8,63 persen.
Komponen belanja modal terjadi penurunan sangat signifikan menjadi hanya Rp173,563 miliar pada APBD 2026. Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi (minus 94,12 persen), gedung dan bangunan (minus 78,06 persen), serta peralatan dan mesin (minus 63,16 persen). Sementara itu, hanya belanja modal tanah yang naik (27,98 persen).
Pada Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp15.000.000.000, turun 8,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp16.410.052.013. Sementara itu, belanja transfer justru meningkat sebesar 12,71 persen.
Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah pada APBD NTB tahun anggaran 2026 sebesar Rp6.87 miliar, turun sangat signifikan.
Pada komponen penerimaan pembiayaan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penerimaan sebesar Rp234.000.000.000. Meningkat Rp66.324.576.635 atau 39,56 persen. Seluruh penerimaan pembiayaan ini 100 persen bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Sebaliknya, pada komponen pengeluaran pembiayaan, APBD 2026 menganggarkan Rp122.798.725.992. Turun 23,63 persen dibandingkan APBD-P 2025.
Pengeluaran terbesar tetap dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp122.798.725.992. Sementara itu, penyertaan modal daerah tidak dianggarkan pada tahun 2026 setelah pada APBD-P 2025 masih terdapat alokasi Rp8 miliar. (*)
