HukrimKota Bima

Divonis 20 Tahun, Mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota Bakal Banding

Bima (NTBSatu) – Tim kuasa hukum mantan Kasa Resnarkoba Polres Bima Kota, Malaungi, terlebih dahulu melakukan diskusi dengan pihak keluarga pasca dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada Kamis 19 November 2026, kemarin.

Hal diungkapkan oleh salah satu tim kuasa hukum Malaungi saat dimintai keterangan apakah melakukan upaya banding atau tidak sesuai dipidana penjara 20 tahun beserta didenda Rp500 juta.

“Kami tetap menghargai keputusan majelis hakim, namun adapun langkah secara hukum, hari Senin baru ada rembuk dengan para keluarga (Malaungi),” kata Farman, Jumat 20 November 2026.

Farman mengakui, bayangan untuk banding itu ada, cuman bagaimana kesiapan pihaknya, akan ditentukan pekan depan, setelah bertemu dengan keluarga kliennya.

“Sekitar 75 persen peluang banding ada,” tambah Farman.

Farman menerangkan,berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim memiliki pandangan yang lain, terutama kaitan dengan Pasal 114 Ayat 2 , kemudian Pasal 132 Ayat 1.

“Kami memaklumi unsur terpenuhi, kami memaklumi, akan tetapi alasan Malaungi dia memertahankan harkat martabat jabatan yang diperoleh dengan susah payah, karena itu diancam copot dari jabatannya,” bebernya.

Akibat ancaman itu, membuat Malaungi melakukan tindakan melawan hukum. Bahkan diketahui oleh mantan Kapolres. “Namun oleh majelis hakim mempertimbangkan itu tanggung jawab secara pribadi,” terang Farman.

Sebelumnya, dalam persidangan yang berlangsung di ruang Sidang Kartika, Ketua Majelis Hakim, Rifai menyampaikan, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindakan pidana permufakatan jahat.

Terutama dalam menjual dan menerima narkotika golongan satu sebanyak 5 gram sebagai mana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum .

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Malaungi dengan pidana penjara 20 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim, Rifai.

Salain itu, majelis hakim juga memberikan denda kepada terdakwa sebanyak Rp 500 juta dan harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan, dan dapat diperpanjang satu bulan sejak putusan tetap.

“Apalagi tidak mampu membayar dalam jangka yang ditetapkan maka kekayaan terdakwa atau pendapatan terdakwa akan dilelang dan jika tidak mampu membayar maka digantikan dengan penjara 140 hari,” beber majelis hakim.

Sekedar informasi, dalam putusan, semua barang bukti yang diamankan seperti handphone, buku rekening saksi dan lainnya harus dikembalikan. Terdakwa juga wajib membayar biaya perkara sebanyak Rp5.000. (MSR)

Artikel Terkait