PemerintahanSumbawa Barat

23 Tahun KSB, Kemiskinan Turun ke Level Terendah dalam 10 Tahun

Sumbawa Barat (NTBSatu) – Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) turun menjadi 10,55 persen pada 2026. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir.

Capaian itu disampaikan Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si.,  dalam refleksi 23 tahun KSB bersama insan pers, Selasa, 17 November 2026.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan KSB turun 0,43 persen poin dari 10,98 persen pada 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 19,22 ribu jiwa.

Penurunan dalam dua tahun terakhir juga cukup signifikan. Angka kemiskinan turun dari 12,23 persen pada 2024 menjadi 10,55 persen pada 2026.

“Dalam dua tahun terakhir, 2024 sampai 2026, dari 12,23 ke 10,55 ini cukup signifikan, hampir 2 persen penurunannya,” ujar Bupati Amar, Selasa, 17 November 2026.

Capaian tersebut menempatkan KSB di bawah rata-rata kemiskinan Provinsi NTB sebesar 11,17 persen. KSB juga menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan terendah kedua setelah Lombok Tengah yang mencatat 10,34 persen.

Bupati Amar mengatakan, penurunan kemiskinan menjadi tantangan tersendiri ketika angkanya semakin kecil. Menurutnya, ruang penurunan akan semakin terbatas.

“Kalau semakin kecil angka kemiskinan itu, semakin sulit untuk kita turunkan,” ungkapnya.

Indikator Kemiskinan Membaik

Selain persentase penduduk miskin, indikator lain juga menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun menjadi 1,69 dari 2,17 pada 2025.

Angka tersebut menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga turun menjadi 0,43, terendah sejak 2022.

“Ini menunjukkan kemiskinan ekstrem itu semakin kecil di daerah kita,” tegas Bupati Amar.

Penurunan P1 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara penurunan P2 menunjukkan kesenjangan di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Di sisi lain, garis kemiskinan KSB pada 2026 mencapai Rp678.050 per kapita per bulan. Angka tersebut naik sekitar Rp49 ribu dibandingkan 2025.

Bupati Amar menyebut kenaikan garis kemiskinan turut dipengaruhi kebutuhan dasar yang sebagian pasokannya masih berasal dari luar daerah.

“Di daerah kita ini masih banyak ketergantungan terhadap kebutuhan dasar yang suplainya dari luar, seperti ayam, telur,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan untuk menjaga tren penurunan kemiskinan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

“Garis kemiskinan naik, angka kemiskinan kita tekan. Ya, itulah tantangan kita jadi pemerintah,” katanya.

Pada 2017, KSB masih mencatat 22,33 ribu penduduk miskin atau 15,96 persen. Angka tersebut sempat meningkat saat pandemi Covid-19 pada 2021 sebelum kembali menurun hingga mencapai 10,55 persen pada 2026. (*) 

Artikel Terkait