Lombok BaratPemerintahan

UNA Bantah Ada OPD Lemahkan Kepemimpinannya

Lombok Barat (NTBSatu) – Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), Nurul Adha atau UNA, membantah dugaan sejumlah anggota DPRD mengenai upaya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melemahkan kepemimpinannya.

Dia menyebut persoalan realisasi Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD lebih berkaitan dengan perencanaan dan keterbatasan waktu.

Pernyataan itu sekaligus menjawab kecurigaan anggota DPRD Lobar Fraksi Perindo, Dr. Syamsuriansyah. Sebelumnya, legislator tersebut menduga ada pihak yang sengaja menghambat kinerja UNA.

Namun, UNA menegaskan tidak menemukan indikasi makar atau upaya melemahkan dirinya. Dia justru memahami kendala yang dihadapi jajaran OPD dalam menjalankan program.

“Tidak ada makar, tidak ada melemahkan, enggak ada insya Allah. Karena memang kondisi aja semua ini,” ujar UNA, Selasa, 17 November 2026.

Dia menjelaskan, pemerintah memasukkan sebagian besar Pokir DPRD 2026 pada triwulan keempat. Kondisi tersebut menyisakan waktu sangat terbatas untuk merealisasikan program.

Apalagi, pemerintah harus menyelesaikan pembahasan anggaran perubahan dan menunggu evaluasi pemerintah provinsi. Akibatnya, pelaksanaan program hanya memiliki waktu sekitar satu bulan.

“Kalau ditaruhnya di triwulan keempat kan di ujung tahun. Kemudian kalau itu pembangunan fisik, siapa yang berani mengerjakan,” kata pimpinan daerah dari PKS tersebut.

Akui Banyak Pokir Batal Terealisasi

UNA mengungkapkan, sekitar 82 Milliar Pokir DPRD belum terealisasi. Dia menyebut keterbatasan waktu menjadi salah satu kendala utama, terutama untuk pekerjaan fisik.

Menurutnya, pemerintah sudah mengubah mekanisme pelaksanaan dengan menempatkan kepala OPD sebagai penanggung jawab kegiatan. Namun, perubahan tersebut belum mampu mengatasi persoalan waktu.

Dia juga mengakui pemerintah harus berhati-hati karena Lombok Barat masuk zona merah dan masih mendapat pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita sedang dipantau KPK. Ini persoalannya, KPK ini karena kita masuk zona merah, zona merah masih pendampingan dari KPK,” jelasnya.

Karena itu, UNA meminta OPD segera menjalankan kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi. Namun, dia tidak ingin memaksakan pekerjaan fisik yang berisiko melanggar aturan.

Dia menilai pengusaha juga akan mempertimbangkan risiko pekerjaan ketika waktu pelaksanaan hanya tersisa satu bulan.

Meski begitu, UNA menjanjikan perbaikan perencanaan pada 2027. Dia menyebut sejumlah OPD mulai menyiapkan tender dini untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas.

“Di 2027 kita mulai insyaallah. Bahkan ada beberapa program kepala OPD, misalnya Dinas PU, sudah siap akan tender dini,” ujarnya.

UNA juga memastikan evaluasi realisasi anggaran terus berjalan bersama Sekda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sekda bahkan turun langsung ke setiap OPD untuk memeriksa progres dan kendala kegiatan. (*)

Khazani Darunnafis

Khazani atau Zani adalah Jurnalis NTBSatu yang fokus menulis di isu Daerah Lombok Barat, Politik, Kebencanaan dan Human Interest. Ia merupakan lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram dengan Konsentrasi Jurnalistik.

Artikel Terkait