OPD Diduga Hambat Kinerja UNA, DPRD Lobar Soroti Kolaborasi Eksekutif-Legislatif
Lombok Barat (NTBSatu) – Komitmen kolaborasi eksekutif dan legislatif di Lombok Barat (Lobar) kembali mendapat sorotan. Sejumlah anggota DPRD menilai jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menunjukkan keseriusan menjalankan kesepakatan bersama.
Bahkan, DPRD mencurigai ada pihak yang sengaja melemahkan kepemimpinan Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha atau UNA. Dugaan itu muncul karena sejumlah OPD dinilai tidak menindaklanjuti komitmen yang sebelumnya mereka sepakati.
Anggota DPRD Lobar Fraksi Perindo, Dr. Syamsuriansyah, menyampaikan kecurigaan tersebut dalam pembahasan RAPBD 2027. Dia menilai sikap sebagian OPD justru berpotensi menghambat kinerja wakil bupati.
“Saya curiga, Saya khawatir, sebetulnya OPD ini dia makar. Dia makar, sengaja ini melemahkan Bu Wabup, supaya Bu Wabup tidak tampak terlihat bekerja, tidak disukai oleh masyarakat yang di bawah,” ujar Syamsuriansyah, Selasa, 17 November 2026.
Dia meminta UNA tidak hanya mengandalkan laporan kepala OPD. Menurutnya, wakil bupati perlu memastikan langsung pelaksanaan komitmen di lapangan.
“Jadi kalau ibu tidak yakin dengan kepala OPD-nya, ya di cut aja. Biar mereka jangan asal bapak senang, jangan asal UNA senang,” tegas legislator yang sapaan akrabnya Dr. Syam tersebut.
Dr. Syam juga mengingatkan jajaran OPD agar tidak terjebak ketakutan berlebihan terhadap persoalan masa lalu. Sepanjang mengikuti regulasi, pejabat daerah seharusnya tetap berani menjalankan program.
Dia menilai ketakutan tersebut justru bisa menghambat pengambilan keputusan. Akibatnya, pelayanan dan program pembangunan berpotensi tidak berjalan optimal.
Pertanyakan Komitmen Kerja Bersama
Sorotan serupa disampaikan anggota DPRD Lobar Fraksi PAN, Munawir Haris. Dia menyebut kolaborasi eksekutif dan legislatif selama ini belum berjalan sesuai komitmen.
“Yang pertama apa yang menjadi statement terkait kolaborasi eksekutif dan legislatif, ini tidak jalan Bu Wabup, itu hanya omon-omon,” kata Munawir, Senin, 17 November 2026.
Dia mencontohkan persoalan pelaksanaan program aspirasi DPRD pada 2026. Menurutnya, para pejabat sebelumnya sepakat menjalankan program sesuai aturan dan mengutamakan kehati-hatian.
Munawir menyebut anomali anggaran yang menjadi perhatian KPK juga perlu mendapat perhatian bersama. Dia membandingkan anggaran yang tidak bisa dibelanjakan di NTB dengan daerah lain.
Ia mengakui semua daerah bahkan di provinsi terkendala untuk program aspirasi. Ia menyebut nilai aspirasi yang tak bisa terlaksana di tingkat provinsi bahkan mencapai Rp120 miliar. Sementara itu, Lombok Barat mencapai Rp82 miliar dan Lombok Tengah sekitar Rp2 miliar.
Namun, Munawir mempertanyakan tindak lanjut kesepakatan setelah pertemuan bersama wakil bupati dan Sekda. Dia mengaku tidak melihat pelaksanaan sesuai komitmen tersebut.
“Siap di depan Bu Wabup dan Sekda, tapi pas pelaksanaan kosong,” ujarnya.
Dia juga mengeluhkan koordinasi yang berbelit ketika DPRD meminta penjelasan kepada OPD. Munawir mengaku sering mendapat jawaban berbeda saat menanyakan tindak lanjut kepada kepala dinas maupun kepala bidang. (*)




