Lombok TimurPemerintahan

19 Ribu Warga Lombok Timur Masih Terdampak Kekeringan

Lombok Timur (NTBSatu) – Sebanyak 19 ribu jiwa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menghadapi krisis air bersih akibat musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Kondisi tersebut membuat BPBD Lombok Timur memperpanjang status siaga darurat kekeringan hingga Desember 2026.

Kalak BPBD Lombok Timur, Lalu Muliadi mengatakan, kemunduran musim hujan menjadi salah satu penyebab masih berlangsungnya kekeringan di sejumlah wilayah.

“Menurut prediksi BMKG, agak panjang musim kemarau ini. Kita mengalami keterlambatan atau kemunduran untuk musim hujan,” kata Muliadi, Senin, 16 November 2026.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD bersama sejumlah pemangku kepentingan terus melakukan penanganan darurat. Hingga saat ini, BPBD telah mendistribusikan hampir 100 tangki air bersih ke desa-desa yang mengalami krisis air.

Selain mengandalkan distribusi rutin, BPBD juga menggandeng pemerintah provinsi dan komunitas untuk memperluas jangkauan bantuan. Salah satunya melalui peluncuran bantuan 200 tangki air bersih di Kecamatan Jerowaru pada Jumat lalu.

“Sekarang ini teman-teman sedang beroperasi di lapangan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

Muliadi menjelaskan, jumlah wilayah terdampak kekeringan tahun ini sebenarnya lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Jika sebelumnya kekeringan menjangkau sekitar 45 desa di delapan kecamatan, kini BPBD mencatat 10 desa di empat kecamatan masih mengalami dampak kekeringan.

Keempat kecamatan tersebut meliputi Suela, Keruak, Jerowaru, dan Terara. Meski cakupan wilayah terdampak berkurang, durasi kemarau yang lebih panjang membuat kebutuhan air bersih masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Kalau dulu terdampak itu hampir delapan kecamatan. Sekarang ini yang kita terima laporan hanya empat kecamatan, terdiri dari kurang lebih 19 ribu jiwa. Namun, frekuensinya yang sudah panjang,” jelasnya.

Siapkan Solusi Jangka Panjang

Selain mengandalkan distribusi air bersih, BPBD Lombok Timur juga mendorong penanganan jangka panjang, agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan tangki setiap musim kemarau.

“Kami selalu konsultasikan kepada instansi teknis seperti BNPB untuk memprogramkan jangka panjangnya. Tidak hanya kita suplai air melalui distribusi air bersih, tetapi penanganan jangka panjang seperti sumur bor dan pipanisasi,” kata Muliadi.

Menurutnya, setiap wilayah membutuhkan penanganan berbeda karena kondisi geografis dan ketersediaan sumber air tidak sama.

BPBD juga mulai memetakan sejumlah titik mata air yang berpotensi memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan jaringan pipa.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian ialah Puncak Jeringo. Kawasan tersebut memiliki ketinggian hampir 1.500 meter di atas permukaan laut (mdpl), sehingga pembangunan sumur bor dinilai sulit dilakukan.

“Kita survei, ada titik air di hulu itu. Walaupun jaraknya cukup panjang, tetapi itu solusi jangka panjang. Kita bisa melakukan pipanisasi,” ujarnya

Sementara itu, pembangunan sumur bor tetap menjadi alternatif bagi wilayah yang memiliki kondisi geografis lebih memungkinkan. BPBD juga telah berkoordinasi dengan Dinas PU dan Dinas Pertanian untuk mendukung upaya penanganan permanen tersebut.

“Kami juga sudah bersurat kepada Dinas Pertanian yang bisa intervensi ke arah sana. Tentunya kami selaku leading di sektor kebencanaan juga sudah mengusulkan kepada BNPB,” tambahnya.

Di sisi lain, BPBD memperpanjang status siaga darurat kekeringan hingga Desember 2026. Langkah tersebut menjadi antisipasi pemerintah daerah, mengingat sejumlah wilayah di Lombok Timur belum mengalami hujan. Meskipun beberapa kawasan lainnya mulai memasuki masa peralihan musim.(*)

Artikel Terkait