Kota MataramPendidikan

SMPN 18 Mataram Diusulkan Jadi Sekolah Rakyat Rintisan

Mataram (NTBSatu) — Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram kembali mengusulkan pemanfaatan fasilitas SMPN 18 Mataram menjadi Sekolah Rakyat Rintisan.

Sebelumnya, instansi tersebut sempat mengajukan lokasi serupa sebagai Sekolah Rakyat permanen.

Namun terkendala luas lahan yang kurang mencukupi standar.

Kendati demikian, pihak pusat kini memberikan kelonggaran sehingga opsi tersebut kembali mencuat.

Kepala Dinsos Kota Mataram, Muzakkir Walad, menerangkan Pemerintah Kota Mataram awalnya mengusulkan SMPN 18 karena keterbatasan lahan kosong wilayah perkotaan.

Berdasarkan informasi terbaru Kementerian Sosial (Kemensos), skema memungkinkan saat ini berupa Sekolah Rakyat Rintisan melalui pemanfaatan bangunan eksisting serta pengembangan secara vertikal.

“Karena kota kan tidak ada lahan untuk Sekolah Rakyat, memang kami usulkan waktu itu Pak Wali usulkan yang di SMP 18 Mataram. Cuma karena memang luasan wilayahnya, etapi dari informasi dari Kemensos kemarin masih bisa longgar. Namanya nanti Sekolah Rakyat Rintisan,” ucap Muzakkir, Senin, 16 November 2026.

Muzakkir memaparkan, pembangunan Sekolah Rakyat Rintisan tersebut nantinya berjalan secara vertikal dengan memaksimalkan bangunan beserta fondasi eksisting SMPN 18 Mataram.

Perihal pembiayaan, seluruh anggaran penyiapan fasilitas pendukung non-asrama seperti ruang kelas langsung Kemensos akan sediakan.

“Ya ini jadi solusi ketika SMP 18 kekurangan siswa,” imbuhnya.

Prioritas Sekolah Rakyat

Selain menyiapkan infrastruktur, pihaknya mengintensifkan asesmen data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), khusus keluarga miskin ekstrem desil 1 hingga 2, serta anak tidak sekolah (ATS).

Muzakkir menegaskan, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang mengalami putus sekolah ataupun telantar menempati prioritas utama untuk dimasukkan ke Sekolah Rakyat. Walaupun begitu, warga kategori desil 4 tetap memperoleh peluang apabila memenuhi kriteria mendesak.

“Ada beberapa kasus yang seperti memang betul-betul dia putus sekolah, terlantar. Kemudian ingin untuk anaknya bersekolah di sekolah rakyat, kita sangat anjurkan itu,” tegasnya.

Sewaktu pengiriman tahap sebelumnya menuju Sekolah Rakyat terintegrasi Lombok Utara, pihaknyasempat mengirim sembilan data anak hasil asesmen berisikan persetujuan orang tua.

Namun, tiga anak mengundurkan diri serta mencabut berkas di tengah jalan akibat merasa minder lantaran masuk belakangan usai kegiatan belajar mengajar telah mulai.

“Cuma kemarin itu di beberapa kabupaten/kota yang lain juga itu awalnya banyak. Cuma karena mereka mungkin perkara minder, karena kan bangunan ini kan baru jadi itu. Sedangkan penerimaan dan mulai belajar siswa baru kan kemarin sudah mulai itu,” tandas Muzakkir. (*)

Artikel Terkait