Kabupaten BimaLingkungan

Hutan Bima-Dompu Terus Tergerus, DPRD Desak Evaluasi Izin Alih Fungsi Lahan

Mataram (NTBSatu) – Kerusakan hutan di Bima dan Dompu membutuhkan penanganan lebih dari sekadar gerakan menanam pohon. Pemerintah juga harus mengevaluasi izin pemanfaatan kawasan yang dugaannya menyimpang dari peruntukannya.

Anggota DPRD NTB Dapil VI, Nadirah Al-Habsyi, menyoroti pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan pertanian. Ia menilai pemerintah perlu membagi kawasan berdasarkan fungsi perlindungannya dan potensi ekonomi masyarakat.

Menurut Nadirah, pemerintah harus menentukan kawasan yang wajib terlindungi. Sementara itu, kawasan lain dapat Pemerintah kembangkan untuk kegiatan agro bisnis secara berkelanjutan.

“Harus di-cluster. Mana gunung yang untuk agrobisnis, mana yang hutannya harus dilindungi,” ujarnya, Minggu, 15 November 2026.

Ia mengingatkan, pembukaan hutan secara masif mulai mengancam daya dukung lingkungan. Masyarakat juga mulai merasakan peningkatan suhu udara di wilayahnya.

“Lahan kritis kita ini kan sudah mengkhawatirkan. Kita terasa sekali panasnya ini,” kata ketua DPW PBB NTB tersebut.

Nadirah menilai budidaya jagung tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kelestarian hutan. Menurutnya, keuntungan ekonomi jangka pendek tidak sebanding dengan risiko kerusakan lingkungan.

Ia meminta pemerintah menyusun peta kawasan secara jelas. Pemerintah juga harus mengarahkan masyarakat agar menanam sesuai peruntukan lahan.

“Bukan kita tidak pro orang yang menanam jagung juga. Tapi harus punya kesadaran untuk perlindungan ke depan, anak cucu kita juga,” tegas anggota Komisi V DPRD NTB tersebut.

Izin Menyimpang Perlu Dievaluasi

Nadirah juga menyoroti praktik alih fungsi kawasan yang menyimpang dari proposal perizinan. Ia menilai pemerintah perlu memperketat proses penilaian dan pengawasan izin.

Menurutnya, izin pemanfaatan kawasan harus memuat kewajiban menjaga tegakan pohon. Pemerintah perlu mengevaluasi hingga mencabut izin jika pemegangnya terbukti melanggar ketentuan.

“Harus lebih selektif dalam menilai proposal. Mungkin bisa kalau memang izinnya ini dicabut,” ujarnya.

Sorotan tersebut menjadi penting di tengah besarnya kebutuhan rehabilitasi hutan. NTB memperoleh alokasi dana FOLU Norwegia sebesar Rp10,5 miliar untuk merehabilitasi sekitar 200 hektare lahan.

Program tersebut memiliki masa pelaksanaan sekitar 18 bulan. Pemerintah juga menargetkan penanaman tiga juta pohon sepanjang 2026.

Nadirah menyambut dukungan pendanaan tersebut. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak menghabiskan anggaran untuk kegiatan rapat dan seremoni.

Ia meminta pemerintah menjelaskan lokasi rehabilitasi, jenis bibit, pelaksana, hingga mekanisme pengawasan. Pemerintah juga harus memastikan keberhasilan penanaman setelah program selesai.

“Jangan terlalu banyak pertemuan yang menghabiskan anggaran. Betul-betul beli bibit, jelas relokasinya, siapa yang mengerjakan, dan pengawasannya sampai kapan,” katanya.

Menurut Nadirah, pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan hibah luar negeri secara transparan. Ia berharap bantuan tersebut benar-benar memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan.

“Jangan anggaran kita buat hanya untuk rapat. Karena ini harus kita pertanggungjawabkan, kan hibah luar negeri,” tegasnya.

Ia mendorong Pemprov NTB menjadikan rehabilitasi hutan sebagai program terukur. Pemerintah juga harus memastikan pengawasan berjalan beriringan dengan penanaman. (*)

Khazani Darunnafis

Khazani atau Zani adalah Jurnalis NTBSatu yang fokus menulis di isu Daerah Lombok Barat, Politik, Kebencanaan dan Human Interest. Ia merupakan lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram dengan Konsentrasi Jurnalistik.

Artikel Terkait