HukrimKabupaten Bima

“Badai NTB” Divonis Lepas, Majelis Hakim Pertimbangkan Kepentingan Umum

Bima (NTBsatu) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima memvonis lepas terhadap terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB, pada persidangan yang berlangsung di ruang sidang Kartika, Pengadilan Negeri Raba Bima, Rabu, 11 November 2026.

Dalam persidangan itu, Ketua Majelis Hakim
Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana menyampaikan bahwa terdakwa Uswatun Hasanah (Badai NTB) terbukti melakukan perbuatan pencemaran tertulis dengan sarana teknologi informasi.

“Menyatakan terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB terbukti melakukan perbuatan pencemaran tertulis dengan sarana teknologi informasi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tetapi terdapat dasar peniadaan pidana,” ucap Hakim Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana.

Oleh karena itu, Ketua Majelis Hakim meminta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Lalu memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

“Menetapkan status barang bukti berupa
tiga lembar tangkap layar (screenshoot) berupa unggahan foto pamflet di sertai narasi caption dan komentar akun Facebook Badai NTB,” ucapnya.

Dalam persidangan itu, Hakim menyebut dakwaan penuntut umum melalui Pasal 433 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tetapi dalam amar putusannya, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa demi kepentingan umum, terutama persoalan peredaran narkoba yang semakin meresahkan masyarakat di Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, sehingga diterapkan Pasal 433 ayat (3).

“Terdakwa harus lepas segala tuntutan hukum, karena perbuatan terdakwa atas kepentingan umum,” kata ketua majelis Hakim, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana.

Tak sampai di situ, Majelis Hakim telah mencermati secara kritik terkait tuntutan JPU, namun di dalamnya tidak ditemukan pertimbangan tentang kepentingan umum.

“Dalam surat Penuntut Umum tidak ada sama sekali terkait Kepentingan umum, namun hanya berupa fakta fakta hukum, sehingga majelis hakim tidak pertimbangkan lebih lanjut,” ujarnya di hadapan JPU, dan masyarakat yang menyaksikan sidang terbuka tersebut.

Sekadar informasi, terdakwa Badai NTB tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan. Selama menjalani proses persidangan, terdakwa Badai NTB didampingi oleh penasehat hukum. (MSR)

Artikel Terkait