Lombok TimurPemerintahan

Pemkab Lombok Timur Siapkan Hibah Rp11,3 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur

Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menyiapkan dana hibah senilai Rp11,3 miliar lebih untuk memperbaiki tiga jembatan dan satu gedung sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lombok Timur, Lalu Muliadi mengatakan, anggaran tersebut khusus untuk memulihkan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Pemerintah akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi agar fasilitas kembali berfungsi seperti semula.

Salah satu prioritasnya yakni rekonstruksi Jembatan Ulem-Ulem. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Kembang Seri dengan Desa Tetebatu.

Muliadi berharap, pembangunan jembatan itu dapat memulihkan akses masyarakat di kedua desa. Menurutnya, pemerintah perlu mengembalikan konstruksi jembatan agar kembali berfungsi.

“Kita kembalikan ke konstruksi awal dan kita tingkatkan perbaikan-perbaikan. Misalkan Jembatan Ulem-Ulem ini sebisa mungkin jembatannya jadi, kemudian dapat menghubungkan kedua desa, antara Desa Kembang Seri dengan Desa Tetebatu,” katanya, Senin, 16 November 2026.

Selain Jembatan Ulem-Ulem, Pemkab juga memprioritaskan rekonstruksi Jembatan Apitaik-Teko dan Jembatan Berang Panas-Jeruk Manis.

Lebih lanjut, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, merinci alokasi anggaran untuk empat titik tersebut. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp5,3 miliar untuk rekonstruksi Jembatan Apitaik–Teko.

Kemudian, Rp3,7 miliar untuk Jembatan Ulem-Ulem dan Rp2.5 miliar untuk Jembatan Berang Panas-Jeruk Manis. “Jadi, tiga jembatan dan satu sekolah. Itu yang akan kita kerjakan,” kata Haerul.

Sementara itu, Pemkab Lombok Timur mengalokasikan sekitar Rp400 juta lebih, untuk merehabilitasi Gedung SMPN SATAP 1 Montong Gading. Sekolah tersebut juga mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.

Siapkan Proposal Tambahan Dana

Haerul mengatakan, selain empat titik tersebut, Pemkab Lombok Timur juga mengupayakan dukungan anggaran pemerintah pusat. Bantuan itu untuk menangani dampak bencana di sejumlah lokasi lain yang membutuhkan penanganan.

Ia meminta, BPBD segera menyusun proposal kebutuhan anggaran beserta rincian kerusakan infrastruktur. Proposal tersebut akan menjadi bahan usulan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya.

“Kalau bisa hari ini dibuat langsung proposalnya, besok pagi saya tanda tangan. Nanti itu dibawa ke BPP sebagai usulan kita untuk tahun berikutnya,” tegasnya.

Haerul berharap, pemerintah pusat dapat membantu pembiayaan penanganan dampak bencana di Lombok Timur. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki tambahan dukungan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.

Selain mengupayakan bantuan anggaran, Pemkab juga menyiapkan langkah antisipasi menghadapi bencana serupa.

Haerul mengatakan, Pemkab Lombok Timur juga memiliki 36 unit jembatan yang akan menjadi aset daerah. Pemerintah nantinya dapat menggunakan jembatan tersebut untuk penanganan darurat, ketika bencana kembali memutus akses penghubung antardesa.

“Ini akan menjadi aset Lombok Timur. Sehingga segera juga ini harus dibuat surat bahwa jembatan yang ada di Perigi itu akan segera menjadi asetnya Kabupaten Lombok Timur,” ujarnya.

Jembatan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk penanganan darurat. Terutama ketika bencana kembali memutus akses penghubung antardesa, sembari menunggu pembangunan jembatan permanen. (*)

Artikel Terkait