Kota MataramPemerintahan

Pemkot Mataram Kaji Perubahan Nomenklatur Dua OPD

Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berencana mengubah nomenklatur dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kedua instansi tersebut meliputi Dinas Pariwisata (Dispar) dan Dinas Pendidikan (Disdik).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri menjelaskan, wacana penyesuaian nama instansi itu kini masuk tahap kajian awal. Pemkot juga tengah menyiapkan dasar regulasinya.

Dinas Pariwisata rencananya berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf). Sementara itu, Dinas Pendidikan akan berganti nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

“Rencana perubahan dilakukan untuk mengikuti kebijakan dari pemerintah. Kami juga menunggu regulasi tertulis berupa surat edaran atau surat dari menteri,” kata Alwan, Minggu, 15 November 2026.

Ia menegaskan, prinsipnya Pemkot Mataram siap menjalankan penyesuaian tersebut. Namun, pihaknya tetap menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat sebelum melangkah lebih jauh.

“Kami tidak mau memasang target waktu. Perubahan nomenklatur butuh proses administrasi yang panjang dan kami juga harus berkonsultasi ke pemerintah provinsi,” ujarnya.

Dorongan Kemenekraf dan Penambahan Bidang Baru

Wacana perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata mencuat usai Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Strategi Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), Abdul Malik berkunjung ke Mataram. Ia mendorong Pemkot Mataram menyesuaikan nama Dinas Pariwisata agar selaras dengan struktur kementerian pusat.

Penyelarasan ini, menurutnya krusial agar sinkronisasi program serta penyaluran anggaran dari pusat ke daerah berjalan efektif.

Alwan memastikan penyesuaian itu tidak akan melebur Dinas Pariwisata dengan dinas lain, seperti Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM. Perubahan hanya berfokus pada pembentukan satu bidang baru yang khusus menangani ekonomi kreatif (ekraf).

“Bukan dilebur, hanya perubahan nomenklatur bidangnya saja. Sekarang ekraf memang ada, tetapi masih bergabung dengan bidang lain,” jelas Alwan.

Jika perubahan terwujud, urusan ekraf akan berdiri sebagai bidang mandiri. Pemkot berharap pengelolaan sektor ekonomi kreatif menjadi lebih maksimal ke depannya.

Pada sisi lain, rencana perubahan Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga masih menanti tahapan serupa. “Semuanya masih menunggu proses kajian,” tutup Alwan. (*)

Artikel Terkait