Advertorial

Bappeda NTB Hadirkan Dashboard Eksekutif, Akhiri Kebijakan Berbasis Asumsi

Mataram (NTBSatu) – Bappeda NTB meluncurkan Dashboard Eksekutif di Kantor Gubernur NTB pada Selasa, 3 November 2026.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyebut inovasi garapan ini mengakhiri tradisi pengambilan kebijakan yang mengandalkan asumsi.

“Dengan adanya dashboard eksekutif ini, kita punya satu rujukan awal yang bisa jadi dasar dalam membuat keputusan. Untuk selanjutnya akan ada pendalaman, sehingga pemimpin tidak perlu lagi terpaksa mengandalkan intuisi,” katanya pada Selasa, 3 November 2026.

Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mendampingi langsung Gubernur Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri meresmikan proyek strategis tersebut. Bappeda NTB merancang sistem ini untuk mengatasi keterbatasan referensi empiris pada level pimpinan tertinggi.

Kehadiran pusat kendali data ini memastikan penyusunan perencanaan daerah memiliki pijakan angka yang valid.

Orkestrasi Program dan Sains Data

Bappeda NTB mengintegrasikan data lintas perangkat daerah agar seluruh indikator pembangunan terpantau dalam satu layar. Ke depan, Bappeda NTB mendorong pengembangan sistem ini menuju tahap analisis mendalam.

Iqbal menegaskan rencana pemanfaatan teknologi sains data (data science) pada tahap berikutnya.

“Kita nanti akan lanjutkan ke tahap berikutnya sehingga data ini bukan hanya bisa disajikan, tetapi juga sudah dilakukan analisis menggunakan pendekatan data science,” ujarnya.

Selain mengawal aspek analitik, Bappeda NTB juga mengorkestrasi seluruh asistensi Pemerintah Australia melalui program SKALA bersama mitra pembangunan lainnya. Bappeda NTB menyelaraskan dukungan tersebut dengan sepuluh program prioritas provinsi.

Iqbal mengapresiasi penyelarasan program yang mencegah tumpang tindih anggaran ini.

“Program dan asistensi yang Australia berikan di NTB sudah diorkestrasi dan dikolaborasikan dengan sangat baik dengan 10 program prioritas dari pemerintahan provinsi yang ada saat ini. Sehingga menghindari duplikasi dan lebih berdampak nyata,” jelasnya.

Kecepatan Respons Kebijakan

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bruce Brazier, mengapresiasi terobosan perencanaan berbasis data dari Bappeda NTB ini. Ia menilai sistem terintegrasi mempermudah kerja para pengambil kebijakan di daerah.

“Untuk menentukan prioritas dan penggunaan sumber daya yang tepat, diperlukan data yang akurat, mudah diakses, dan terintegrasi. Sehingga dashboard ini membantu pemimpin daerah memantau capaian pembangunan dan merespons tantangan secara lebih cepat,” tuturnya.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, mendukung infrastruktur Bappeda ini melalui sinkronisasi 800 dari 900 dataset daerah ke portal Kementerian Dalam Negeri. Sinergi Bappeda dan Diskominfotik NTB menempatkan provinsi ini pada peringkat tertinggi integrasi data nasional.

Langkah strategis Bappeda NTB ini menjamin setiap alokasi anggaran daerah tepat sasaran sesuai kebutuhan nyata masyarakat. (*)

Artikel Terkait