Opini

PON 2028 : Berburu Medali Emas atau Memanen Rupiah?

Oleh: Muhammad Ramadhani – Pembina Klub Sepakbola Fatahillah 354 sekaligus Doktor Ilmu Ekonomi Regional, FEB Universitas Brawijaya, Malang.

Harus diakui, salah satu gaya khas yang membedakan Gubernur NTB saat ini, Lalu M. Iqbal, dengan Gubernur sebelumnya adalah komitmen dan keterbukaannya untuk mengakui “keterbatasan” Pemerintah Provinsi, sehingga selalu mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk sama sama menyelesaikan masalah dan beban bersama.

LMI, sejak awal, dari masa kampanye dan 2 tahun kepemimpinanya, sadar sesadar-sadarnya, bahwa tanpa dukungan “anak-anak”nya: 10 pemerintah kabupaten/kota, sang “bapak” sepertinya tidak akan sanggup sendiri menanggung berbagai beban yang menjadi visi dan misinya. Salah satunya adalah beban “pesta” PON XXII yang akan di gelar di tahun 2028, dimana NTB dan NTT akan menjadi tuan rumah bersama.

Dalam rangka itu, di hari singkat, Jumat, 13 November 2026, di Ballroom Lantai III Gedung Bank NTB Syariah, Mataram, untuk kesekian kalinya Gubernur NTB, menggelar High Level Meeting (HLM), mengumpulkan seluruh bupati, wali kota, hingga pimpinan DPRD se-NTB.

Kali ini agenda utamanya krusial: menyatukan frekuensi dan menyelaraskan program dan anggaran menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028, di mana NTB dan NTT akan berbagi panggung bersama DKI Jakarta.

Atau meminjam komentar salah satu pejabat yang hadir di rapat tersebut secara singkat menyimpulkan: inti pertemuannya Gubernur NTB ingin membagi beban saja, agar tidak pusing sendiri. Setidaknya masih ada kesempatan 2 (dua) tahun siklus APBD yang tidak boleh terlewatkan momentumnya.

Tentu saja bisa ditebak respons para bupati dan wali kota yang hadir, di balik semangat menyambut pesta olahraga akbar ini, ada satu “gajah di pelupuk mata” yang bikin dahi para kepala daerah berkerut. Namanya: ruang fiskal.

Mari kita bicara jujur dengan angka. Berdasarkan postur APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah NTB berada di angka Rp5,68 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp6,05 triliun.

Artinya, NTB sedang menanggung defisit fiskal sekitar Rp369,6 miliar—yang salah satunya terserap untuk membayar cicilan utang jangka panjang pembangunan fasilitas kesehatan. Kalau kita menengok ke bawahnya, Pemerintah Kabupaten Kota, tidak akan jauh berbeda. Setali tiga uang.

Semua tidak baik baik saja. Jika ada yang relatif aman dan sehat, mungkin cuma 2-3 dari 10 kabupaten yang relatif aman.

Di tengah kondisi dompet daerah yang sedang “diet ketat” itu, KONI Pusat sempat melempar taksiran bahwa daerah tuan rumah perlu menyiapkan dana sekitar Rp1 triliun.

Belum lagi, KONI NTB sendiri telah menghitung kebutuhan awal sekitar Rp60 miliar hanya untuk pemusatan latihan dan pembinaan atlet.

Ditambah rezim efisiensi anggaran ala Presiden Prabowo Subianto yang berjalan ketat, arahan dari Jakarta sudah sangat jelas: haram hukumnya membangun venue baru menggunakan APBN/APBD, kecuali lewat skema investor.

Di sinilah letak sisi menggelitik dari PON 2028 nanti. Sebagai penikmat olahraga dan pemerhati ekonomi regional, kita sedang menyaksikan sebuah eksperimen sejarah.

Untuk pertama kalinya, PON digelar dengan mode “hemat pangkal kaya”.

Belajar dari “Pesta Mewah” Aceh-Sumut

Sebelum NTB melangkah lebih jauh, ada baiknya kita menengok kaca spion ke belakang, tepatnya pada PON XXI Aceh-Sumut 2024. Kala itu, negara dan daerah menggelontorkan anggaran total hampir Rp4 triliun demi membangun stadion megah dan arena baru.

Hasilnya? Secara ekonomi jangka pendek memang memicu euforia; pedagang kaus dan kuliner mendadak panen cuan.

Namun, ongkos sosial dan tata kelolanya tidak murah. Publik disuguhi drama jalanan berlumpur menuju venue, atap arena yang bocor diterjang hujan, hingga keterlambatan distribusi konsumsi atlet.

Yang lebih mencemaskan bagi ekonom daerah adalah fenomena white elephant—gedung-gedung olahraga megah yang setelah PON usai malah mangkrak dan menyedot APBD setiap tahun hanya untuk biaya perawatan rumput dan listrik.

NTB patut bersyukur karena kebijakan efisiensi Presiden Prabowo justru menyelamatkan daerah ini dari jebakan “bangunan monumen” tersebut.

Dengan skema revitalisasi aset lama dan menggandeng DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga untuk cabang olahraga (cabor) berbiaya mahal, beban NTB dipangkas habis-habisan.

Tuah Kepemimpinan Ganda Mohan Roliskana

Menariknya, di tengah keterbatasan fiskal ini, masyarakat olahraga NTB justru menaruh ekspektasi sangat tinggi pada sosok H. Mohan Roliskana.

Terpilihnya Wali Kota Mataram ini sebagai Ketua Umum KONI NTB periode 2026–2030 (menuju siklus 2031) pada Oktober lalu membawa angin segar sekaligus harapan besar.

Mengapa posisi Mohan begitu krusial? Pertama, ia memegang “dua kunci” sekaligus. Sebagai Wali Kota Mataram—ibu kota provinsi yang menjadi pusat gravitasi layanan, akomodasi, sekaligus episentrum venue utama PON—Mohan paham betul cara menggerakkan birokrasi kota tanpa harus terbentur ego sektoral.

Kedua, rekam jejak Mohan yang dikenal dengan pendekatan kebijakan berbasis data (data-driven policy) sangat dibutuhkan untuk memetakan cabor prioritas. Di era efisiensi, KONI NTB di bawah komando Mohan tidak boleh membuang peluru secara acak. Anggaran Pelatda yang terbatas harus difokuskan pada lumbung emas NTB seperti atletik, panjat tebing, voli pasir, hingga bela diri atau cabor-cabor potensial lainnya.

Sinergi antara Gubernur Lalu Muhamad Iqbal di level kebijakan makro sekaligus sebagai Ketua Panitia Besar (PB) dan Mohan Roliskana di level eksekusi teknis olahraga serta kesiapan ibu kota, menjadi modal politik dan manajerial yang mahal harganya.

Dilema Klasik: Medali Emas atau Multiplier Effect?

Lalu, dengan modal “patungan” antara Pemprov dan 10 kabupaten/kota yang mulai dikunci pada APBD 2027 dan 2028 pasca-HLM kemarin, apa yang harus dikejar NTB? Prestasi atau ekonomi?

Jawabannya: keduanya harus dikawinkan. Dari sisi makroekonomi, data BPS menunjukkan ekonomi NTB pada Triwulan III 2026 tumbuh impresif sebesar 7,39 persen (year-on-year), dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun ke level 3,03 persen.

Namun, BPS juga memberi catatan kuning: angka setengah pengangguran di NTB naik menjadi 15,15 persen. Artinya, banyak warga NTB yang bekerja, tetapi jam kerja dan penghasilannya belum optimal.

Di sinilah PON 2028 harus masuk sebagai obat mujarab. Jika NTB hanya sibuk memoles atlet, tetapi membiarkan hotel, transportasi, dan UMKM lokal sekadar menjadi penonton, maka PON 2028 hanya akan menjadi “hajatan numpang lewat”.

Kuncinya ada pada sport tourism dan integrasi rantai pasok lokal. Ketika ribuan atlet dan ofisial mendarat di Lombok dan Sumbawa. Mulai dari Mataram hingga ombak Pantai Lakey di Dompu. Mereka butuh makan, tidur, dan oleh-oleh. Jika logistik konsumsi atlet wajib dipasok oleh petani, peternak, dan katering lokal NTB, barulah efek pengganda (multiplier effect) ekonomi itu nyata mengerek pendapatan kelompok setengah pengangguran tadi.

Posisi Strategis NTB di Mata Nasional

Pada akhirnya, PON 2028 adalah panggung pembuktian posisi tawar NTB di tingkat nasional. Selama ini, kawasan timur Indonesia sering kali hanya dipandang sebagai pelengkap pembangunan. Dengan menjadi tuan rumah bersama Jakarta, NTB sedang duduk sejajar di meja perundingan nasional.

Jika duet kepemimpinan daerah dan KONI NTB mampu menyelenggarakan PON yang rapi, bersih—sejalan dengan gerakan Indonesia Asri Bersih dan NTB Lestari yang ditekankan Gubernur Iqbal—tanpa drama konsumsi basi, dan tanpa membebani APBN secara ugal-ugalan, NTB akan mencetak standar baru tata kelola event nasional.

Kembali ke pertanyaan awal di judul tulisan ini. PON 2028, Prestasi atau Ekonomi? PON 2028 bukanlah soal siapa yang paling banyak membangun venue baru yang megah. Bagi NTB, ini adalah seni mengelola keterbatasan.

Jika strategi High Level Meeting kemarin dieksekusi dengan presisi, NTB bisa pulang membawa dua piala sekaligus: deretan medali emas di leher para atlet, dan senyum lebar para pelaku UMKM karena dompet mereka ikut menebal. (*)

Artikel Terkait

Baca Juga
Close