Mataram (NTBSatu) – Bappeda NTB mengarahkan intervensi prioritas penanganan gizi buruk menuju Kabupaten Lombok Timur. Wilayah tersebut mencatatkan prevalensi tertinggi se-provinsi sebesar 19,38 persen.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, meminta jajaran terkait bergerak cepat memanfaatkan sisa waktu penanganan sebelum survei nasional.
“PR kita masih banyak, semoga di sisa waktu ini kita bisa intervensi, khususnya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kita ditargetkan mampu mengalami penurunan angka stunting secara signifikan,” katanya pada Kamis 29 Oktober 2026.
Baiq Nelly mengutarakan instruksi tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB Tahun 2026. Pertemuan lintas instansi itu berlangsung di Gedung Sangkareang pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Pemetaan Tiga Daerah Prioritas
Selain Lombok Timur, dua kabupaten lain juga masuk radar pengawasan ketat pemerintah provinsi karena mencatatkan persentase cukup tinggi. Kabupaten Lombok Utara menduduki peringkat kedua dengan angka 12,55 persen, sementara Kabupaten Bima menyusul sebesar 12,05 persen.
Bappeda NTB menilai penanganan pada tiga wilayah ini memerlukan kerja kolektif lintas sektor yang sangat solid. Waktu menuju pelaksanaan survei gizi nasional pada April 2027 semakin dekat sehingga setiap instansi wajib menyelaraskan langkah.
Baiq Nelly meminta seluruh perangkat daerah merinci kebutuhan riil masyarakat sebelum menyalurkan bantuan lapangan. Pemetaan berbasis data menjadi kunci utama agar eksekusi program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Sekali lagi, identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi pengentasan stunting berjalan efektif dan juga berbasis data,” tegasnya.
Pada skala makro, kinerja penanganan gizi buruk Provinsi NTB sebenarnya melampaui target hingga triwulan kedua tahun ini. Prevalensi kumulatif tingkat provinsi berhasil turun hingga menyentuh level 12,5 persen.
Angka tersebut jauh lebih baik ketimbang target jangka panjang Pemprov NTB sebesar 20,2 persen tahun 2026. Capaian itu juga sukses mengungguli patokan target nasional pada posisi 17,2 persen.
Pengawasan Ketat 40 Desa Berdaya
Keberhasilan angka makro tidak membuat Bappeda NTB mengendurkan pengawasan terhadap kantong gizi buruk daerah. Tim percepatan mengarahkan fokus intervensi langsung menyasar empat puluh desa berdaya guna mempercepat perbaikan gizi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, memaparkan strategi teknis yang berjalan pada wilayah prioritas. Jajaran dinas kesehatan mengoptimalkan pasokan logistik, pengawasan gizi berkala, serta penataan sanitasi lingkungan pemukiman warga.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Hamzi menegaskan langkah taktis yang tim lapangan kerjakan saat ini.
“Fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi pada daerah yang masih berada di zona merah. Tak terkecuali di 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting,” jelasnya.
Sinergi seluruh pemangku kepentingan di bawah koordinasi Bappeda NTB ini bertujuan mempercepat terwujudnya Nusa Tenggara Barat bebas stunting. (*)
