Dialog Publik Ekonomi NTB 2027: “Mendayung Antara Ketidakpastian”, Pemerintah hingga Pengusaha Duduk Satu Meja
Mataram (NTBSatu) – Sejumlah pemangku kepentingan Nusa Tenggara Barat (NTB) duduk satu meja membedah arah ekonomi daerah untuk tahun 2027 mendatang.
Pertemuan ini berlangsung lewat forum Dialog Publik Ekonomi NTB bertajuk “Mendayung Antara Ketidakpastian, Jumat, 13 November 2026 di Aula Lantai II Bank NTBSyariah.
Diskusi ini mempertemukan Pemerintah Provinsi NTB (Bappeda), pelaku usaha (Kadin NTB), perbankan daerah (PT Bank NTB Syariah), serta akademisi Universitas Mataram (Unram).
Semuanya sepakat, menjaga ekonomi NTB tetap tumbuh tengah situasi global yang tidak menentu butuh kerja nyata dan kolaborasi.
Membuka diskusi, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram, Dr. M. Firmansyah, menyoroti akar masalah kemiskinan NTB, yakni rendahnya ketersediaan pendapatan masyarakat.
Menurutnya, program pemerintah menekan pengangguran selama ini terlalu fokus melatih wirausaha pemula yang justru rentan gagal.
“Kemiskinan itu pada dasarnya adalah ketiadaan atau rendahnya pendapatan yang masyarakat peroleh dari bekerja maupun berbisnis. Lebih cepat kita menciptakan tenaga kerja dengan mendorong pengusaha yang sudah berpengalaman dan bermodal untuk melakukan ekspansi (spin-off) atau membuka cabang bisnis baru, ketimbang melatih anak-anak baru menjadi pebisnis dari awal yang rentan gagal dalam setahun,” ujar Dr. Firmansyah.
Hasil riset dan wawancaranya dengan pelaku usaha lokal menunjukkan banyak pengusaha bermodal memilih menahan ekspansi. Mereka takut menghadapi kerumitan regulasi.
“Banyak pengusaha yang merasa cukup dengan skala usahanya sekarang karena takut pusing menghadapi kerumitan bisnis. Di sinilah peran pemerintah untuk hadir memberikan apa yang paling dunia usaha paling butuhkan, yakni kepastian. Baik itu kepastian regulasi, insentif, maupun keberlanjutan program,” jelasnya.
Ia mencontohkan kepastian kontrak jangka panjang MotoGP Mandalika hingga 2031 yang membuat investor berani menanamkan modal.
Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi kerja sama Business-to-Business (B2B) antara warga pemilik potensi lokal dan pihak swasta agar terhubung ke kawasan industri.
“Kita sudah memiliki kawasan industri di Mandalika dan Sumbawa Barat (KSB). Tantangan kita sekarang adalah bagaimana mengkurasi dan memasukkan semua aspek ekonomi lokal ke dalam puncak ekosistem industri tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi NTB benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tambahnya.
Kadin NTB: Pengusaha Butuh Kepastian dan Akses Modal
Senada dengan temuan akademisi, Wakil Ketua Kadin NTB, Lalu Anas Amrullah, menyuarakan kondisi riil lapangan. Para pelaku usaha kini berjuang menjaga efisiensi tengah naiknya biaya produksi dan fluktuasi daya beli masyarakat.
“Pengusaha di daerah ini punya semangat juang tinggi, tetapi kami butuh kepastian regulasi, rantai pasok logistik yang efisien, dan akses permodalan yang tidak berbelit. Sinergi dengan perbankan daerah menjadi kunci agar UMKM hingga pengusaha menengah bisa terus ekspansi, bukan sekadar bertahan hidup,” ujar Lalu Anas.
Bank NTB Syariah: Genjot Kredit Produktif dan Perketat Keamanan
Menjawab kebutuhan modal ekspansi dunia usaha, Komisaris Utama PT Bank NTB Syariah, Anis Mudjahid Akbar, membeberkan perubahan arah bisnis bank daerah.
Sepanjang 2025, kredit konsumtif masih mendominasi pembiayaan Bank NTB Syariah hingga 91 persen, sedangkan sektor produktif hanya 9 persen. Tahun ini, manajemen mulai menggenjot porsi produktif hingga target Rp 1,2 triliun, lalu memproyeksikannya naik menjadi 15 persen pada 2027.
“Strategi bisnis kita tetapkan arahnya kita harus bertransformasi dari konsumtif menuju ke produktif. Bukan menghilangkan pembiayaan konsumtif karena itu captive market kita, tetapi kita harus tingkatkan pembiayaan yang produktif, karena salah satu misi Bank NTB Syariah adalah turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Anis.
Selain permodalan, Anis menjamin layanan digital seperti mobile banking dan QRIS kini jauh lebih aman pasca-insiden serangan siber 2025 lalu. Status unit IT bahkan telah naik menjadi direktorat tersendiri.
“Kita belajar dari pengalaman 2025 saat diserang. Sekarang sudah dibentuk tim keamanan siber atau CISO (Chief Information Security Officer) menjadi beberapa tim yang mengawal dan memantau sistem selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu,” tegasnya.
Bappeda NTB: Tekan Kemiskinan Ekstrem Berbasis Data, Lewat Desa Berdaya
Sementara itu, mewakili Pemprov NTB, [Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
Iskandar Zulkarnain, menjelaskan arah perencanaan pembangunan daerah.
Fokus utamanya adalah menekan angka kemiskinan ekstrem secara terukur berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Melalui program Desa Berdaya Transformatif dan Tematik, kami menyinergikan intervensi anggaran pemerintah dengan akses pembiayaan perbankan dan pendampingan di lapangan. Tujuannya jelas, memastikan masyarakat rentan punya usaha yang mandiri sehingga pertumbuhan ekonomi NTB benar-benar merata,” tutup Iskandar. (*)
