Oleh: Zammi Suryadi, pemerhati media
Dalam persidangan kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dan sidang kasus pencemaran nama baik, jaksa penuntut umum dalam dakwaannya banyak menampilkan rekaman video beberapa acara televisi maupun tayangan jurnalistik semacam podcast.
Isinya, informasi yang diucapkan para saksi yang diperiksa (dalam dua sidang tersebut terkait pokok perkara) saat diundang sebagai narasumber dalam tayangan produk jurnalistik media.
Aiman Wicaksono, salah seorang jurnalis dan pembawa acara televisi mengatakan, akan terjadi bencana demokrasi ketika konten pembicaraan dan diskusi yang berkaitan dengan perkara, dijadikan barang bukti dugaan melakukan perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik seseorang.
Ia menilai, produk jurnalistik yang dianggap bermasalah seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers alih alih menjadikannya barang bukti dalam sebuah dugaan tindak pidana di persidangan.
“Karena kaidah jurnalistik sudah terpenuhi dengan menghadirkan informasi berimbang dengan para narasumber yang saling mengklarifikasi data,” jelasnya dalam sebuah wawancara.
Fungsi media, lanjutnya adalah memberikan informasi yang akurat dan faktual dengan mencari tahu kebenaran melalui narasumber terpercaya dari dua sisi (cover both side) agar informasi dan media tidak terjebak dalam opini dan sepihak.
Perkara sidang terkait “ijazah palsu” itu sendiri memiliki dua dimensi yang berbeda tergantung fokus perkaranya. Pertama, sidang yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (tahun 2026) dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa), yang materi perkaranya adalah dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kedua, materi perkara pidana umum apabila seseorang didakwa membuat atau menggunakan ijazah palsu secara langsung.
Dalam perkara yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan delik aduan pencemaran nama baik, fitnah serta pelanggaran informasi elektronik, Jaksa Penuntut Umum mendakwa tersangka menyebarkan tuduhan tidak benar melalui media sosial (X/Twitter), siniar (podcast), dan gelar wicara (talkshow) bahwa ijazah S-1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Joko Widodo adalah palsu.
Perbuatan ini dinilai menimbulkan kerugian immateriil dan menyerang kehormatan pelapor dengan dakwaan melakukan manipulasi, perubahan, atau perusakan informasi/dokumen elektronik tanpa hak terkait foto ijazah yang diunggah di media sosial.
Majelis hakim lantas menguji keabsahan riwayat akademik dan dokumen fisik ijazah asli pelapor (yang ditunjukkan di persidangan pada November 2026) untuk membuktikan ada tidaknya unsur fitnah. Sedangkan kubu terdakwa berargumen bahwa kajian mereka bersifat analisis digital atas unggahan pihak ketiga dan meminta uji forensik ulang terhadap dokumen fisik tersebut.
Berdasarkan surat dakwaan jaksa, para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis, dakwaan primer (Pencemaran Nama Baik/Fitnah) ,dijerat dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum dan dakwaan subsider (Manipulasi Informasi Elektronik) yang dijerat dengan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal ini mengatur larangan memanipulasi, menciptakan, mengubah, atau merusak informasi elektronik agar seolah-olah data tersebut otentik dan dakwaan subsider (Akses/Perubahan Dokumen Elektronik) yang dijerat Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terkait tindakan mengubah atau memindahkan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak.
Dari substansi perkara dan tuduhannya, jelaslah sidang yang digelar adalah kasus pidana. Maka untuk memberikan gambaran soal digunakannya produk jurnalistik sebagai barang bukti, analoginya ketika media mengabarkan dugaan korupsi yang dilakukan seseorang.
Dalam kaidahnya, informasi tersebut setidaknya memuat informasi awal data dugaan korupsi dari narasumber yang boleh tak disebutkan identitasnya sembari menyertakan informasi dari pihak lain yang terkait seperti terduga pelaku, terduga korban atau penegak hukum terkait.
Digunakannya rekaman video tayangan talkshow yang terbuka diakses untuk kepentingan informasi publik, sebuah pembuktian tindak pidana dalam hal ini fitnah dan pencemaran nama baik seharusnya telah terjawab dengan klarifikasi dari kedua pihak. Seluruh data dan informasi yang terungkap disana adalah bagian dari mengecek kebenaran yang ingin diketahui sebagai hak publik.
Terlepas dari kontroversi kasusnya yang melibatkan mantan Presiden dan dampaknya, penggunaan materi produk jurnalistik sebagai barang bukti sejauh pengamatan saya, nampaknya memang dihadirkan sebagai barang bukti utama dalam sidang dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, karena bukti pembanding dengan derajat analisis yang sama sebagai penelitian, lebih banyak dijawab dengan narasi pembelaan yang kurang konstruktif dan ilmiah. Apalagi menghadirkan barang bukti mahkota yakni ijazah asli yang enggan ditunjukkan sejak sepuluh tahun lalu dengan argumen hukum bahwa yang menuduh lah yang harus melakukan pembuktian sambil menyodorkan hasil forensik resmi dari Polri yang menyatakan bahwa uji fisik ijazah Jokowi adalah asli.
Padahal, sebagai sebuah kasus pidana “istimewa”, tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik bermula dari penelitian ilmiah yang menggugat faktor anomali yang ditemukan, yang secara tidak langsung menjadi bkti kepalsuan ijazah Jokowi (menurut tersangka), selama tak ada pihak yang meruntuhkan hasil penelitian tersebut berikut prosesnya. Meskipun sidang terakhir, sang mantan Presiden sempat menunjukkan ijazahnya dalam persidangan, namun tidaklah membuktikan dugaan pidana benar terjadi atau tidak karena belum adanya keputusan hakim yang final dan mengikat yang tengah berlangsung saat ini.
Akibatnya, kasus yang bertahun tahun menyita perhatian ini, di sisi media memunculkan kemungkinan perilaku trial by press sangat besar oleh kedua pihak ketika penyelesaiannya melalui jalur hukum berjalan lambat dan terkesan mengulur ulur waktu.
Kemungkinan tersebut bisa terjadi karena kepentingan masing masing untuk membentuk opini piblik. Terlebih di era digital dan keterbukaan informasi yang seringkali mendahului proses peradilan dalam mencari kebenaran substansi.
Begitupula publik yang tengah menanti hadirnya kepastian informasi yang dapat dijadikan jangkar kebenaran juga kerap dimanfaatkan media memproduksi kontroversi untuk komoditas.
Aiman menegaskan, barang bukti berupa produk jurnalistik tak layak digunakan dalam persidangan karena telah dikonfirmasi kebenarannya secara langsung juga oleh narasumber pembanding terpercaya, kecuali dianggap tak kredibel oleh satu pihak, dapat mengajukan keberatan kepada media bersangkutan melalui Dewan Pers dalam konteks pemberitaan, sehingga informasi yang disebarluaskan media bersangkutan dinilai dapat dipertanggungjawabkan.
Meski barang bukti berupa produk jurnalistik dapat saja digunakan dalam kasus pidana, namun kekhawatiran Aiman ketika hal itu bisa membatasi seorang narasumber memberikan informasi (yang valid tentu saja), membuat hak publik terampas dan narasumber enggan memberikan informasi dalam upaya menggali kebenaran karena UU Pers tak lagi melindunginya sebagai narasumber.
Sekali lagi, forum persidangan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan adalah jalan terakhir pembuktian sebuah peristiwa pidana. Namun bersandar pada alat bukti berupa materi jurnalistik meski sah secara hukum dan telah terkonfirmasi kebenarannya tak bisa dinilai sebagai penyebarluasan fitnah dan pencemaran nama baik kecuali digugat melalui mekanisme penyelesaian perkara pers dan jurnalistik.
Fenomenanya, seringkali podcast dan talkshow di televisi kerap melampaui kebenaran sebuah peristiwa sebelum sidang digelar yang harus menjadi catatan jurnalis dan media dalam ikut menegakkan kebenaran dan keadilan bagi publik tak hanya menjual kontroversi atas nama rating.
