Lombok Timur (NTBSatu) – Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diarahkan pada penguatan pendampingan keluarga sejak sebelum kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Langkah ini untuk memastikan pemenuhan gizi dan kesehatan anak berlangsung selama periode penting pertumbuhan.
Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan, pencegahan stunting harus dimulai sejak pasangan mempersiapkan pernikahan.
“Pendampingan tidak berhenti setelah menikah, tetapi berlanjut ketika ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga anak berusia di bawah dua tahun,” katanya, Senin, 9 November 2026.
Menurutnya, periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi masa penting dalam perkembangan anak. Pada periode tersebut, pertumbuhan otak dan pembentukan kualitas kesehatan anak membutuhkan perhatian khusus.
“Seribu hari kehidupan dihitung dari sekitar 280 hari dalam kandungan, kemudian sampai anak berusia dua tahun. Itulah masa emas anak-anak kita untuk kita bekali,” kata Edwin.
Ia menjelaskan, gangguan pertumbuhan pada masa awal kehidupan tidak hanya terlihat dari kondisi fisik anak. Dampaknya juga dapat memengaruhi perkembangan otak dan kemampuan anak dalam jangka panjang.
Karena itu, Edwin meminta seluruh pihak memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Pemeriksaan calon pengantin, pendampingan ibu hamil, pemenuhan kebutuhan gizi, hingga pengasuhan anak perlu berjalan secara berkesinambungan.
Edwin juga menekankan pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung upaya tersebut. Peran Organisasi kemasyarakatan turut membantu pemerintah menjangkau lebih banyak keluarga.
Pemprov NTB Siapkan Intervensi 1.000 HPK
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB juga memasukkan pengasuhan 1.000 HPK sebagai salah satu sasaran intervensi penanganan stunting.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, Pemprov NTB mengalokasikan Rp252,23 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung berbagai program penanganan stunting. Anggaran tersebut tersebar pada 11 OPD dengan cakupan intervensi spesifik dan sensitif.
“Intervensi spesifik mencakup kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi masyarakat, imunisasi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” kata Nelly kepada NTBSatu belum lama ini.
Sementara intervensi sensitif mencakup penyediaan air bersih, prasarana MCK, serta sarana dan utilitas umum.
Nelly menjelaskan, pemerintah juga mendorong integrasi program lintas sektor agar setiap intervensi berjalan sesuai kebutuhan keluarga sasaran.
Selain itu, Bappeda NTB mengintegrasikan data e-PPGBM, Keluarga Berisiko Stunting (KRS), dan Electronic Human Development Worker (EHDW) sebagai dasar penentuan sasaran program.
“Penanganan stunting harus lebih terfokus pada sasaran yang tepat dan terukur,” tegasnya.
Melalui penguatan pendampingan dan integrasi program tersebut, pemerintah berharap intervensi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun dapat berjalan lebih optimal. (*)
