AdvertorialBapedda

RAPBD 2027, Pemprov NTB Alokasikan Rp745,25 Miliar untuk 106 Desa Kantong Kemiskinan Ekstrem

Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB mengunci alokasi anggaran sebesar Rp745,25 miliar dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Anggaran tersebut dikhususkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, dengan fokus pada 106 desa yang masuk kategori kantong kemiskinan ekstrem.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram, Senin, 9 November 2026.

Indah menjelaskan, anggaran pada 106 desa sasaran tersebut dirancang secara komprehensif. Skema penanganan tidak hanya berfokus pada pemberian perlindungan sosial, tetapi juga menyasar penguatan usaha produktif bagi keluarga miskin.

“Kebijakan fiskal tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya alokasi, tetapi harus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, hasil terukur, dan manfaat yang dapat masyarakat rasakan,” ujarnya, Senin 9 November 2026.

Ia menegaskan, selain pemberdayaan ekonomi, alokasi anggaran kemiskinan tersebut untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas akses pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Pemprov NTB menetapkan bahwa penyusunan APBD 2027 bertumpu pada empat prinsip utama, yakni realistis dan sehat, berorientasi hasil, tepat sasaran, serta berkelanjutan.

“ Nah, dengan prinsip anggaran mengikuti program, setiap rupiah yang teralokasikan pihaknya pastikan langsung menjawab kebutuhan dasar masyarakat di tingkat tapak,” jelasnya.

Secara keseluruhan, RAPBD 2027 mengajukan rencana pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun atau naik 10,69 persen.

Melalui alokasi Rp745,25 miliar ini, Pemprov NTB optimistis dapat menekan angka kemiskinan secara signifikan di seluruh pelosok desa di NTB

2026 Catat Rekor Kemiskinan Terendah

Capaian persentase kemiskinan NTB pada tahun 2026 yang menyentuh angka 11 persen menandai titik terendah dalam kurun 15 tahun terakhir.  Angka ini berada jauh di bawah nilai rata-rata historis sebesar 27,86 persen.

Ini mencerminkan keberhasilan lompatan performa (performance leap) dalam menanggulangi kerentanan ekonomi masyarakat.

Dari pada dengan kondisi puncak pada tahun 2012 yang mencapai 37 persen, NTB berhasil mencatatkan penurunan signifikan sebesar 26 persen dalam rentang waktu 14 tahun.

Tren positif ini membuktikan efektivitas berbagai intervensi kebijakan sosial-ekonomi regional yang Pemprov NTB secara berkelanjutan. (*)

Artikel Terkait