Mataram (NTBSatu) – Maraknya kasus dugaan kekerasan seksual, yang melibatkan oknum di lingkungan pondok pesantren, mendapat perhatian DPRD NTB. Lembaga legislatif mendorong pengawasan dan pembinaan terhadap pesantren diperkuat. Hal ini agar kasus serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Wakil Ketua II DPRD NTB, Yek Agil Al Haddar mengatakan, setiap dugaan tindak pidana yang terjadi saat ini harus tetap diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, proses hukum yang sedang berjalan perlu dihormati hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
“Pihak berwajib sudah menangani hal-hal ini. Dalam konteks ini semua ada normanya. Kalau dari segi agama, kita berharap seluruh pondok pesantren yang ada tentu sudah melaksanakan fungsi-fungsi pesantren sebagaimana mestinya. Karena posisi kasus-kasus ini juga belum berkekuatan hukum tetap, kita berbaik sangka dulu sambil menyerahkan prosesnya kepada pihak yang berwenang,” ujarnya kepada NTBSatu, Minggu, 31 Mei 2026.
Meski demikian, ia menilai kasus yang berulang harus menjadi bahan evaluasi bersama. Ia meminta seluruh pihak terkait melakukan pembenahan. Khususnya terhadap isu-isu krusial yang dapat mencoreng lembaga pendidikan keagamaan.
“Tentu himbauan kita adalah mari kita juga berbenah terkait isu-isu yang menjadi krusial terhadap pondok pesantren ini. Kita berbenah semuanya,” kata legislator dari fraksi PKS tersebut.
Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren belakangan menjadi sorotan publik. Salah satunya terjadi di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Polisi menetapkan seorang guru berinisial MYA sebagai tersangka, atas dugaan kekerasan seksual terhadap empat santri yang masih berstatus pelajar SMP.
Menurut Yek Agil, munculnya kasus seperti ini tidak boleh membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap seluruh pondok pesantren. Ia mengingatkan agar publik mampu membedakan antara tindakan oknum dengan institusi pesantren secara keseluruhan.
“Kalaupun nanti ada satu dua kasus seperti itu, saya berharap kita bisa memilah-milah. Mungkin ada oknum pondok pesantren yang bermasalah, tetapi tidak kita bisa juga generalisasi seluruh pondok pesantren seperti itu. Kita harus dewasa menyikapi hal-hal seperti ini,” tegas DPRD NTB Dapil NTB 7 (Lombok Tengah) tersebut.
Pentingnya Pengawasan Berkala
Di sisi lain, Yek Agil juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih rutin dan berkelanjutan. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya setelah muncul kasus, melainkan harus menjadi agenda pembinaan yang berjalan secara konsisten.
“Kalau dari segi pengawasan, kita berharap Kementerian Agama terutama bisa melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Termasuk pembinaannya agar hal semacam ini tidak terulang lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan dan pembinaan yang secara berkala menjadi kunci untuk mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari.
“Kita dorong supaya lembaga yang mendapat kewenangan, terutama Kementerian Agama yang mengurus masalah santri, bisa melakukan pengawasan termasuk pembinaan. Jangan sampai nanti kalau tidak ada kasus, barulah melakukan proses pengawasan dan pembinaan. Kita berharap pembinaan dan pengawasan harus secara rutin sesuai dengan tupoksi,” tutupnya. (*)
