Lombok Timur (NTBSatu) – Percepatan penurunan stunting membutuhkan intervensi lintas sektor. Selain pemenuhan gizi, pemerintah perlu memperhatikan kondisi lingkungan, sanitasi, pola asuh, hingga edukasi keluarga.
Upaya tersebut mulai diperkuat melalui pendampingan teknis penanganan stunting di Lombok Timur. Wakil Bupati Lombok Timur sekaligus Ketua TP3S, Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan, penanganan stunting membutuhkan strategi yang lebih terarah dengan dukungan data terpadu.
Menurutnya, pemerintah melibatkan 13 OPD, operator kecamatan, dan pemerintah desa untuk menghimpun serta memverifikasi data sasaran. Sebanyak 91 operator menjalankan proses input data dari berbagai wilayah.
“Kita melibatkan 13 OPD, operator kecamatan, dan pemerintah desa untuk menghimpun serta memverifikasi data sasaran. Saat ini ada sekitar 91 operator yang bertugas menginput data dari berbagai wilayah,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Edwin menilai, keterlibatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan media juga penting untuk memperkuat edukasi pencegahan stunting, termasuk mencegah perkawinan anak.
Perbaikan Sanitasi Dukung Pencegahan Stunting
Selain melalui pendampingan teknis di tingkat kabupaten, Pemprov NTB turut mendukung percepatan penurunan stunting melalui penguatan anggaran dan program lintas sektor. Dukungan tersebut menyasar pemenuhan gizi, layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, hingga edukasi keluarga.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, pemerintah mengalokasikan Rp252,23 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung berbagai program pencegahan dan penanganan stunting.
“Anggaran tersebut berasal dari tagging khusus stunting yang tersebar di 11 OPD. Kegiatannya mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, pertanian, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat,” ujarnya kepada NTBSatu, beberapa waktu lalu.
Nelly menjelaskan, intervensi spesifik mencakup kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi masyarakat, imunisasi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Sementara intervensi sensitif menyasar persoalan di luar layanan kesehatan. Di antaranya penyediaan air bersih, pembangunan prasarana MCK, serta sarana dan utilitas umum.
“Pemberian asupan gizi sudah dilakukan secara masif, tetapi efektivitasnya terhambat oleh faktor lingkungan dan sanitasi yang buruk,” kata Nelly.
Karena itu, Bappeda mendorong setiap OPD mengintegrasikan program penanganan stunting sejak tahap perencanaan. Pemerintah juga mengarahkan intervensi pada desa dan kelompok sasaran prioritas agar anggaran tidak berjalan secara sektoral.
Nelly menyebut, penanganan stunting perlu menyentuh persoalan pencemaran air, jamban tidak layak, pola asuh, edukasi keluarga, hingga koordinasi lintas sektor. (*)
