Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial untuk menekan angka kemiskinan. Upaya tersebut sejalan dengan strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mendorong intervensi lebih terarah dan kolaborasi lintas sektor.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin mengatakan, penguatan infrastruktur jalan menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Terutama dalam mendukung aktivitas pertanian dan distribusi hasil produksi masyarakat.
“Lombok Timur memiliki potensi pertanian yang besar, baik melalui lahan basah maupun lahan kering. Potensi ini harus kita optimalkan agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Haerul juga menyoroti tekanan fiskal daerah akibat pemotongan anggaran pemerintah pusat hingga Rp405 miliar. Meski demikian, Pemkab Lombok Timur tetap menjalankan pembangunan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam 10 bulan terakhir, PAD Lombok Timur meningkat dari Rp480 miliar menjadi Rp553 miliar.
“Alhamdulillah, dengan kenaikan PAD ini kita masih sanggup membangun infrastruktur jalan yang bagus serta membiayai program kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat,” jelasnya.
Pemkab Lombok Timur juga memperkuat perlindungan sosial melalui anggaran BPJS Kesehatan. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp98 miliar. Anggaran tersebut meningkat menjadi Rp147 miliar pada 2026.
Selain itu, pemerintah mendaftarkan pekerja rentan, termasuk marbot dan guru ngaji, ke BPJS Ketenagakerjaan.
Dorong Intervensi Kemiskinan Lebih Terarah
Sementara itu, Koordinator Bidang Pertanian Bappeda Provinsi NTB, Syamsul Hidayat menyebut, angka kemiskinan NTB pada Maret 2026 mencapai 11,17 persen. Jumlah penduduk miskin tercatat lebih dari 628 ribu jiwa.
Syamsul menilai angka tersebut masih cukup besar sehingga membutuhkan percepatan intervensi dari seluruh pemangku kepentingan.
“Angka ini sangat besar menurut kami. Oleh karenanya, butuh dukungan kita semua yang ada di ruangan ini agar penurunan angka kemiskinan dapat lebih dipercepat,” ungkap Syamsul, Kamis, 22 Oktober 2026.
Ia menegaskan, strategi penanggulangan kemiskinan perlu menyasar tiga aspek utama. Yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas hunian masyarakat melalui penanganan rumah tidak layak huni. Selain itu, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting dari intervensi.
“Kami mendorong optimalisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan, mulai dari perlindungan sosial, layanan kesehatan dan ketenagakerjaan, bantuan pangan, pelatihan usaha, bantuan peternakan, hingga penanganan rumah tidak layak huni,” jelasnya.
Evaluasi program penanggulangan kemiskinan Triwulan II dan III Tahun 2026 juga menjadi ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membahas realisasi program, pemutakhiran data, lokasi prioritas, serta kendala pelaksanaan.
Melalui penguatan infrastruktur, perlindungan sosial, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah mendorong penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran. (*)
