Lombok Timur (NTBSatu) – Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai diperkuat dari hulu dengan menyasar calon pengantin. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasangan yang akan menikah memiliki kesiapan kesehatan sebelum membangun keluarga.
Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan, pencegahan stunting tidak cukup hanya menyasar ibu hamil dan anak yang sudah mengalami gangguan pertumbuhan.
“Pencegahan stunting kita mulai sejak calon pasangan akan menikah, bahkan ketika mereka mulai menyampaikan kepada orang tuanya bahwa mereka ingin menikah,” ujarnya, Senin, 9 November 2026.
Menurutnya, pemeriksaan calon pengantin dapat dilakukan melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil).
Aplikasi tersebut membantu calon pengantin melakukan pemeriksaan awal atau skrining terhadap kondisi kesehatan dan faktor risiko sebelum menikah.
“Kesadaran kita untuk melakukan skrining ini harus jauh lebih awal, sebelum kita berhajat untuk melakukan pernikahan,” kata Edwin.
Ia menyarankan ,calon pengantin melakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan sebelum mengurus persyaratan pernikahan. Rentang waktu tersebut memberikan kesempatan bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk melakukan pendampingan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya faktor risiko.
Edwin menjelaskan, hasil skrining yang menunjukkan calon pengantin berisiko bukan berarti pasangan tersebut harus menunda pernikahan.
Tim pendamping memberikan edukasi dan membimbing calon pengantin agar memenuhi standar kesehatan berdasarkan hasil skrining.
“Begitu keluar di data Elsimil ini anak kita berisiko, teman-teman di Tim Pendamping Keluarga sudah siap mendampingi. Bagaimana supaya memenuhi standar ideal untuk melakukan pernikahan,” ujarnya.
Edwin menilai, pencegahan dari hulu penting karena stunting tidak hanya berkaitan dengan berat dan tinggi badan anak. Gangguan pertumbuhan juga dapat memengaruhi perkembangan otak sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.
Dukungan Anggaran Pemprov NTB
Sejalan dengan upaya pencegahan dari tingkat keluarga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memperkuat penanganan stunting melalui dukungan anggaran lintas sektor.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, pemerintah mengalokasikan Rp252,23 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung berbagai program penanganan dan pencegahan stunting.
“Jumlah anggaran stunting berdasarkan tagging APBD 2026 sebesar Rp252.230.572.685,” kata Nelly kepada NTBSatu belum lama ini.
Anggaran tersebut tersebar pada 11 organisasi perangkat daerah (OPD). Programnya mencakup intervensi kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi masyarakat, imunisasi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Pemprov NTB juga mendorong peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga.
Nelly berharap, integrasi program dan penguatan intervensi dari tingkat keluarga dapat mempercepat penurunan stunting di NTB. (*)
