Pemprov NTB Pertajam Pembangunan Inklusif: Pastikan Disabilitas, Lansia, dan Anak Tak Tertinggal
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mempertegas pembangunan yang pihaknya arahkan secara intensif agar mendapatkan manfaat secara adil.
Adapun yang terlibat adalah perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), hingga kelompok rentan lainnya.
Prinsip “no one left behind” (tidak ada seorang pun yang tertinggal) menjadi arus utama dalam Workshop Pengisian Matriks Rencana Aksi Daerah Kesetaraan Gender (RAD KG) Provinsi NTB Tahun 2026–2029. di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Kamis, 29 Oktober 2026.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa kesetaraan dan perlindungan kelompok rentan adalah ruh dari pembangunan yang berkeadilan.
Menurutnya, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bukan sekadar rutinitas administratif birokrasi. Melainkan instrumen nyata untuk menjawab kebutuhan dasar warga yang sering kali terpinggirkan.
“NTB menginginkan pembangunan yang benar-benar inklusif. PPRG adalah strategi mendasar untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan dapat menikmati buah hasil pembangunan secara bermakna,” ujarnya.
Penerapan Pendekatan Interseksionalitas
Dalam agenda yang berkolaborasi dengan Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akses Pelayanan Dasar) tersebut.
Nelly menjelaskan dalam pendekatan ini mewajibkan setiap perencana program dari tingkat daerah untuk melihat hambatan berlapis yang kelompok rentan alami.
Ia menyampaikan ini untuk mewujudkan pembangunan yang adil dari pemanfaatan data terpilah gender yang akurat.
“Ini data yang valid ini menjadi fondasi dasar utama agar setiap bentuk intervensi program pembangunan yang telah terancang oleh pemerintah daerah tepat sasaran serta benar-benar berbasis pada realitas kebutuhan masyarakat di lapangan,” jelasnya.
Pemenuhan Hak Kelompok Rentan
Pemprov NTB mengarahkan seluruh jajarannya untuk merumuskan program-program strategis yang secara spesifik mampu menjawab kebutuhan hak-hak dasar kelompok rentan.
Kata Nelly, ini mencakup penyediaan fasilitas serta akses pelayanan publik yang aman, adil, dan ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, hingga anak-anak di seluruh wilayah NTB.
Ia menekankan, komitmen perencanaan inklusif ini juga bersamaan dengan pengawasan ketat pada alur penganggaran.
Setiap rencana aksi yang telah pihaknya rumuskan dipastikan harus terkunci dan teralokasikan secara jelas dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemprov NTB menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mitra pembangunan dari Program SKALA, akademisi.
Serta organisasi masyarakat sipil (OMS), serta tim penyusun yang konsisten mendampingi perumusan dokumen strategis ini.
Kata Nelly dokumen RAD KG 2026–2029 ini rencananya akan disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum yang mengikat.
Baiq Nelly berharap sinergi yang terbangun dalam workshop ini mampu melahirkan dokumen perencanaan yang hidup dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kita tidak ingin pengarusutamaan gender dan kesetaraan ini hanya menjadi jargon atau pemanis di atas kertas. Hasil akhir dari matriks ini harus hadir dalam bentuk program kerja nyata, anggaran yang berpihak, dan manfaat” pungkasnya. (*)
