Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB memastikan sektor pertanian, khususnya komoditas padi, tetap produktif dan aman di tengah ancaman musim kering akibat fenomena El Nino.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPDP) NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah menjelaskan, pemerintah menerapkan penyesuaian pola tanam yang bertumpu pada ketersediaan air dalam menghadapi musim kering.
Ia mendorong petani untuk menanam padi pada lahan-lahan yang memiliki sumber air cukup.
Sebaliknya, pemerintah mengarahkan lahan minim air untuk membudidayakan komoditas hortikultura dan perkebunan, seperti cabai, tembakau, dan jagung.
Ia menyatakan, Tim Koordinasi Sumber Daya Air dari tingkat provinsi hingga kabupaten juga turut mengawal langkah antisipasi ini.
Sinergi tersebut melibatkan berbagai instansi, mulai dari Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pertanian, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), hingga para pengamat air.
“Karena enggak bisa kita berdiri sendiri dalam hal El Niño ini. BWS, kemudian teman-teman POPT, PPL berada di lapangan yang selalu memantau,” ujar Amir, Selasa, 3 November 2026.
Minim Gagal Panen
Pihaknya mencatat dampak kegagalan panen akibat El Niño di NTB tergolong sangat kecil berdasarkan data dan perhitungan yang ada. Lahan yang mengalami puso tercatat hanya seluas 2,5 hektare saja.
Angka tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap total produksi daerah dengan estimasi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 5 ton per hektare.
Selain itu, luas total kepemilikan Luas Baku Sawah (LBS) di NTB yang mencapai 237.341 hektar turut menopang potensi produksi yang besar ini.
Ia membeberkan, program optimasi lahan (oplah) tahun sebelumnya serta kegiatan irigasi perpompaan mendukung penuh pemeliharaan LBS tersebut.
Ia menyampaikan, upaya ini mampu mendongkrak indeks pertanaman dari sekali menjadi dua kali dalam setahun.
Proyeksi LP2B dan Revisi RTRW
Pemprov NTB saat ini tengah memproses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna membentengi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi.
Pemerintah mengajukan minimal 87 persen dari total LBS seluas 237.341 hektar untuk ditetapkan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
“Sekarang mau kami revisi dan kami mengajukan minimal 87 persen dari LBS tadi untuk ditetapkan jadi LP2B. Sesuai perpres itu kan minimal 87 persen, sedang berproses di ATR. Artinya, kita bisa tahan sampai 25 tahun ya, dengan kondisi yang sekarang,” jelas Amir.
Sementara itu, kewenangan perizinan dan tata ruang berada di bawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, seperti PTSP serta bidang tata ruang.
Oleh karena itu, Pemprov NTB memilih untuk berfokus memaksimalkan pemanfaatan LBS seluas 237.341 hektar yang sudah ada.
Pengendalian Konsumsi
Pemprov NTB mengedukasi masyarakat guna menekan angka konsumsi beras per kapita masyarakat NTB di samping mengamankan pasokan di tingkat sawah.
Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan konsumsi beras masyarakat berada di bawah 100 kilogram per kapita per tahun demi mendukung angka nasional.
Pemprov NTB juga mendorong masyarakat untuk mengonsumsi sumber karbohidrat alternatif, seperti ubi dan jagung, guna mencegah risiko kesehatan.
Menanggapi pertanyaan warga mengenai harga beras yang tetap tinggi di pasaran, Amir menyatakan bahwa pihaknya terus memantau dan mengoordinasikan kestabilan harga bersama pihak terkait Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) menyampaikan laporan harian untuk memantau kondisi pasar setiap hari.
Proyeksi Produksi BPS
Badan Pusat Statistik (BPS NTB) turut mencerminkan ancaman kekeringan tersebut dalam proyeksi produksi padi yang mereka rilis.
Berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area (KSA) dengan amatan September 2026, fenomena El Niño yang berlangsung sejak pertengahan tahun hingga akhir Oktober memperkirakan penekanan luas panen pada paruh kedua tahun ini.
Kendati demikian, BPS memperkirakan luas panen padi NTB sepanjang 2026 tetap mencapai 326,67 ribu hektare.
Angka tersebut justru meningkat seluas 3,77 ribu hektare atau 1,17 persen dari pada capaian tahun 2025 yang hanya mencapai 322,90 ribu hektare.
Kenaikan luas panen pada subround I 2026 menopang peningkatan ini secara lebih rinci. Sebaliknya, subround II dan III diperkirakan mengalami penurunan luas panen sebagai dampak langsung dari fenomena El Niño.
Kepala BPS NTB, Wahyudin, menjelaskan bahwa produksi padi NTB secara kumulatif tahun ini masih meningkat meskipun terdapat penurunan luas panen pada dua periode tersebut.
Wahyu menyampaikan, peningkatan luas panen pada awal tahun mampu mengimbangi penurunan yang terjadi pada periode berikutnya.
Produksi padi NTB pada 2026 diperkirakan mencapai 1,73 juta ton gabah kering giling (GKG).
Amri menyebut, jumlah tersebut mencatatkan peningkatan sebesar 18,52 ribu ton atau 1,08 persen dibandingkan produksi tahun 2025 yang sebesar 1,71 juta ton GKG.
“Meskipun demikian, secara kumulatif, peningkatan luas panen pada subround I mampu mengimbangi penurunan luas panen pada subround II dan III,” kata dia
Sehingga produksi padi NTB tahun 2026 secara keseluruhan diperkirakan tetap meningkat.
BPS memperkirakan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2026 mencapai 983,69 ribu ton.
Jumlah tersebut bertambah sebanyak 10,55 ribu ton atau 1,08 persen. Masyarakat dapat membandingkan dengan produksi beras pada 2025 yang mencapai 973,14 ribu ton. (*)
