Lombok Timur (NTBSatu) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan peluang pembangunan 20 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Lombok Timur pada 2027. Jumlah tersebut lebih banyak dari usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur yang mengajukan delapan lokasi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ridwan Mulyana mengatakan, potensi tersebut terlihat dari banyaknya nelayan dan armada perahu di wilayah pesisir.
“Potensi perikanan laut di Lombok Timur cukup bagus. Nelayan di sini banyak, perahunya juga ada. Ini baru Ekas, belum wilayah lainnya di Lombok Timur,” kata Ridwan, Rabu, 4 November 2026.
Menurutnya, peluang penambahan lokasi KNMP di Lombok Timur masih terbuka. Terlebih, KKP menargetkan pembangunan 2.000 lokasi secara nasional pada 2027.
Target tersebut akan terus berlanjut hingga mencapai 5.000 lokasi pada akhir 2029. Dengan potensi perikanan yang dimiliki, Lombok Timur dinilai memiliki peluang untuk mengusulkan lebih banyak lokasi.
Kesiapan Lahan Jadi Syarat
Meski menawarkan peluang hingga 20 lokasi, pembangunan KNMP tetap membutuhkan kesiapan dari pemerintah daerah.
“Untuk pembangunan KNMP, syaratnya lahan harus clean and clear. Artinya, status kepemilikan lahannya harus jelas,” ujar Ridwan.
Ridwan menjelaskan, lahan tersebut harus memiliki status kepemilikan yang jelas. Pemerintah dapat menggunakan aset pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun lahan milik masyarakat.
Persyaratan ini penting untuk mencegah munculnya sengketa setelah pembangunan berlangsung.
“Jangan sampai setelah kita bangun, ada pihak lain yang mengklaim lahan tersebut. Karena itu, status lahannya harus jelas sejak awal,” jelasnya.
Selain lahan, calon lokasi harus memiliki nelayan, kapal atau perahu, serta koperasi. KKP juga mempertimbangkan kelengkapan perizinan dan dukungan masyarakat setempat.
Ridwan menegaskan, kesiapan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting. Pemerintah tidak ingin membangun KNMP di wilayah yang masyarakatnya menolak program tersebut.
Untuk pembangunan 2027, KKP menyiapkan bantuan berdasarkan kebutuhan setiap kawasan. Fasilitas yang diberikan tidak harus sama di seluruh lokasi.
Jika nelayan membutuhkan kapal, KKP dapat menyiapkan bantuan kapal. Begitu pula jika mereka membutuhkan mesin pendingin, cold storage, atau mesin pengering ikan.
Ridwan mengatakan, pemerintah akan melihat potensi dan aktivitas ekonomi masyarakat di setiap daerah. Dengan begitu, bantuan dapat mendukung kebutuhan nelayan secara langsung.
“Basisnya kebutuhan lokal. Kita melihat karakteristik masing-masing daerah. Kalau daerah itu lebih banyak bergerak di pengolahan atau pengeringan ikan, fasilitasnya bisa kita sesuaikan,” pungkasnya. (*)
