Pemkab KSB Perketat Intervensi Hulu 1.000 HPK dan Sanitasi Lingkungan
Sumbawa Barat (NTBSatu) — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengintensifkan pencegahan stunting dari sektor hulu melalui pengawasan 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Pendampingan sejak masa kehamilan menentukan pencegahan risiko tengkes pada anak.
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) KSB memfokuskan intervensi sensitif dan spesifik pada sisa 675 balita terdata. Oleh karena itu, edukasi ASI eksklusif serta pendampingan MP-ASI terus menyasar ibu hamil dan menyusui.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, dr. Carlof, M.MRS., MQM., menyampaikan bahwa pencegahan hulu menjadi prioritas utama penanganan stunting daerah. Pemantauan gizi calon pengantin hingga ibu hamil berjalan secara berkala.
“Pencegahan diperketat dari hulu mulai dari pemantauan ibu hamil hingga pemenuhan gizi masa kehamilan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan KSB, dr. Carlof Sitompul, Jumat, 30 Oktober 2026.
Langkah intervensi hulu ini menyelaraskan kebijakan Bappeda Provinsi NTB yang mengalokasikan tagging anggaran stunting sebesar Rp252,23 miliar. Namun, perbaikan kualitas lingkungan serta sarana sanitasi masih menjadi tantangan di lapangan.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyebut faktor lingkungan dan air bersih sangat memengaruhi efektivitas penanganan stunting. Di samping itu, pencemaran air dan jamban tidak layak harus tuntas agar intervensi gizi berdampak optimal.
“Pemberian asupan gizi sudah masif, tetapi efektivitasnya terhambat oleh faktor lingkungan dan sanitasi,” kata Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti.
Sinergi Lintas Sektor dan Desa Berdaya
Bappeda mendorong seluruh organisasi perangkat daerah mengintegrasikan program penanganan stunting sejak perencanaan anggaran. Sebab, penanganan kasus tidak bisa berjalan secara sektoral tanpa dukungan infrastruktur dasar.
Pemerintah daerah mengarahkan program Desa Berdaya untuk mendeteksi problem sanitasi serta air bersih pada tiap wilayah. Oleh sebab itu, pendampingan keluarga berisiko stunting melibatkan peran aktif pemerintah desa.
“Penanganan stunting harus terfokus pada sasaran yang tepat dan terukur di tingkat desa,” tegas Nelly.
Dinas Kesehatan KSB menggerakkan fasilitas kesehatan dasar untuk mendampingi keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan. Langkah ini diambil, guna memastikan tumbuh kembang balita KSB berjalan optimal hingga penutupan tahun.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama mewujudkan target bebas stunting di Sumbawa Barat,” pungkas Carlof. (*)




