Mataram (NTBSatu) – Bappeda Provinsi NTB bersama Kementerian PPN/Bappenas mengoptimalkan pemanfaatan pangan fungsional hasil riset dan inovasi guna mempercepat penurunan stunting.
Bappeda menilai pemanfaatan bahan baku lokal berbasis inovasi menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Terutama di wilayah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi.
Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, menjelaskan jika penanganan stunting tidak bisa berjalan secara parsial.
“Penanganan stunting tidak bisa berjalan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Bappeda berperan mengorkestrasi dan menyatukan berbagai program agar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaannya berjalan terarah dan saling mendukung,” ujarnya pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Melalui kegiatan sirkulasi dan edukasi ini, Bappeda NTB mendorong sinergi antara pusat, daerah, akademisi, hingga tenaga kesehatan. Langkah tersebut bertujuan menjembatani hasil riset perguruan tinggi agar tidak berhenti sebagai laporan ilmiah, melainkan langsung menjadi produk pangan fungsional yang masyarakat sasaran konsumsi.
Intervensi Hulu dan Ketepatan Data
Dari perspektif perencanaan pembangunan daerah, Bappeda NTB menegaskan stunting berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan NTB.
Oleh karena itu, Bappeda mengarahkan fokus pencegahan sejak dini, menyasar remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Di samping itu, Bappeda menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam menentukan sasaran dan merumuskan kebijakan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di NTB turun dari 37,85 persen pada 2019 menjadi 29,8 persen pada 2024.
Meskipun menunjukkan tren penurunan jangka panjang, angka tersebut tetap menjadi tantangan yang memerlukan intervensi terarah.
“Data tidak boleh berhenti menjadi laporan. Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan untuk tindakan nyata di lapangan,” tegasnya.
Pendekatan Berbasis Kebutuhan Desa
Guna mempercepat penurunan stunting, Bappeda NTB mendorong integrasi program melalui pendekatan spesifik wilayah lewat program Desa Berdaya. Pendekatan ini mengidentifikasi persoalan di tingkat desa secara tepat, mengingat kebutuhan setiap keluarga bervariasi, mulai dari dukungan gizi, akses air bersih, sanitasi layak, hingga perlindungan sosial.
Bappeda juga mengingatkan indikator keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang terlaksana. Tolok ukur utama adalah sejauh mana intervensi mampu menjawab persoalan dan memberikan perubahan nyata bagi keluarga sasaran.
“Yang ingin kita pastikan adalah program yang direncanakan tidak hanya baik di atas kertas. Tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan,” pungkasnya. (*)
