Bima (NTBsatu) – Kekeringan panjang melanda wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat di Bima
Terutama kebutuhan air bersih untuk masyarakat di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bima.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Abdul Muis mengakui, kekeringan tahun 2026 lebih parah ketimbang tahun sebelumnya.
“Kekeringan tahun 2026 lebih parah dari pada tahun 2025 maupun 2024 kemarin,” kata Abdul Muis kepada NTBsatu, Selasa, 27 Oktober 2026.
Mantan Camat Ambalawi itu menerangkan, kekeringan ekstrem berdampak terhadap kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Kata dia hampir semua kecamatan di Bima dilanda bencana kekeringan.
Terutama di Kecamatan Palibelo dan Woha, hampir semua desa kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan minum, masak dan lain sebagainya.
“Seperti Desa Nata, Dore, Roi, Cenggu dan lainnya. Di sana sulit untuk mendapatkan air bersih karena kekeringan panjang,” tambah Abdul Muis.
Abdul Muis menyebut, di wilayah itu terdapat bendungan Roiroka. Hanya saja kondisinya saat ini sudah mengering akibat cuaca panas ekstrem. Melihat kondisi yang ada saat ini, pihaknya rutin menyalurkan bantuan air bersih.
“Hampir setiap hari kami membawa air bersih untuk masyarakat. Para anggota hampir setiap malam baru bisa pulang setelah menyalurkan air bersih,” ucapnya menegaskan.
Dalam momentum itu, Abdul Muis berharap adanya turun hujan dalam dekat ini. “Semoga hujan turun, karena sekarang kekeringan sudah sangat ekstrim,” harapnya.
Kekurangan Mobil Tangki Air
BPBD Kabupaten Bima mengakui kekurangan mobil tangki untuk menyalurkan air bersih. Beruntung sejumlah instansi seperti kepolisian hingga Bank NTB, PMI yang ikut andil untuk membantu warga yang kesulitan air.
“Alhamdulillah kami dapat bantuan dari Polres Bima, PMI dan Bank NTB untuk menambah tangki air bersih sehingga mudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak,” terangnya.
Sekadar informasi, Pemkab Bima sudah mengeluarkan penetapan tanggap darurat kebakaran hutan dan kekeringan panjang.
Dalam surat itu berbunyi, berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Nusa Tenggara Barat, musim kemarau di Kabupaten Bima terjadi mulai Juli 2026 dan puncaknya pada Agustus sampai November 2026.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan bencana alam kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Maka dari itu, Pemkab Bima menetapkan status tanggap darurat didasari pertimbangan kondisi iklim dan potensi bencana yang diperkirakan berlangsung selama periode musim kemarau. (MSR)
