Mataram (NTBSatu) – Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mengeksekusi program kerja pada sisa tahun anggaran ini.
Mohan menekankan, meskipun waktu pelaksanaan relatif singkat, sebagian besar program OPD. Khususnya pengerjaan fisik yang tidak tergolong rumit serta jumlahnya terbatas.
“Waktu yang ada memang cukup sempit. Tetapi kalau disimak, kegiatan OPD, terutama yang bersifat fisik tidak terlalu banyak. Mungkin hanya Kantor Wali Kota saja yang memerlukan perhatian lebih khusus,” kata Mohan, Selasa, 27 Oktober 2026.
Terkait pengerjaan fisik tersebut, Mohan menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram telah menyampaikan kepastian teknis. Pelaksana proyek di lapangan juga telah menggaransi pengerjaan selesai tepat waktu.
Selain percepatan program, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terus mengupayakan penggunaan anggaran secara optimal guna menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan kemampuan fiskal kita agar tidak ada SiLPA,” ujar Mohan, Selasa, 27 Oktober 2026.
Menurut Mohan, kegiatan di APBD Perubahan mencakup program lanjutan serta pengadaan langsung tanpa proses administrasi rumit. Beberapa contoh mencakup pengadaan kendaraan operasional lurah hingga penanganan rumah tidak layak layan.
Ia mengingatkan para Kepala OPD agar tidak menunda pelaksanaan program mengingat seluruh instrumen pendukung telah siap.
“Duitnya sudah ada, nilainya sudah jelas, dan waktunya sudah ditentukan. Manfaatkan itu sebaik-baiknya secara maksimal,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemkot Mataram menunggu hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2026.
Target hasil evaluasi keluar paling lambat 27 Oktober 2026 agar pelaksanaan anggaran segera berjalan.
Pelaksanaan Tinggal Dua Bulan
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Muhammad Ramayoga mengatakan, dokumen APBD Perubahan saat ini berada di Pemprov NTB untuk menjalani evaluasi.
Berdasarkan jadwal, hasil evaluasi keluar pada akhir Oktober. Pemkot Mataram berharap proses rampung lebih cepat mengingat waktu pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun semakin terbatas.
“Sekarang sudah di provinsi. Tinggal untuk evaluasi. Mudah-mudahan kemarin dari jadwal yang saya lihat itu, sudah maksimal tanggal 27 Oktober sudah keluar,” ujar Ramayoga.
Ia menjelaskan, Pemprov NTB berupaya mempercepat evaluasi APBD Perubahan karena waktu pelaksanaan anggaran hanya tersisa sekitar dua bulan hingga akhir Desember 2026.
Menurutnya, percepatan evaluasi penting agar program serta kebutuhan belanja dalam perubahan anggaran bisa segera berjalan.
“Tapi provinsi kemarin sempat kita diskusi, dia mempercepat karena waktu eksekusinya kan terbatas ya, dua bulan. Makanya dia akan maraton kerjanya. Mudah-mudahan lebih cepat,” katanya. (*)
