Mataram (NTBSatu) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB audit penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK dan SLB Negeri di Pemprov NTB pada Kamis lalu.
Pemeriksaan ini bertujuan memastikan transparansi pengelolaan anggaran sektor pendidikan yang menjadi program prioritas utama.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, mengaku pihaknya belum mengetahui total alokasi dana BOS secara keseluruhan karena pemerintah pusat menyalurkan anggaran tersebut langsung ke rekening masing-masing sekolah.
“Khusus dari dana BOS saja ya, bukan yang lainnya. Kan dana BOS di sekolah ya, tergantung sekolahnya. Jadi secara keseluruhan kan pusat belum menyampaikan total dana BOS-nya,” ujar Syamsul Hadi, Senin, 26 Oktober 2026.
Meskipun demikian, ia menyambut baik dan mengapresiasi upaya BPK mengaudit sektor pendidikan. Pihaknya menganggap proses audit ini sebagai bahan refleksi diri untuk meningkatkan kualitas tata kelola ke depan.
Minta OPD Terbuka
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, menginstruksikan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait bersikap terbuka dan kooperatif. Ia juga meminta Inspektorat Daerah memberikan pendampingan khusus guna menjembatani komunikasi dengan tim pemeriksa di lapangan.
“Saya meminta keterbukaan dan kesiapan untuk memberikan segala hal yang tim pemeriksa butuhkan. Jadikan pemeriksaan ini kesempatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan jika memang kita menemui kelemahan, dan untuk itu kita meminta pembimbingan serta solusi-solusi terbaiknya,” tegas Abul Chair, Kamis, 22 Oktober 2026.
Ia menekankan, pendidikan dan ketahanan pangan merupakan pilar fundamental pembangunan daerah sekaligus program unggulan nasional.
Pemeriksa Ahli Madya BPK Perwakilan NTB, I Gusti Ngurah Kawindra, menjelaskan BPK memerlukan proses validasi dan penyelarasan matriks desain pemeriksaan bersama kepala entitas untuk memastikan seluruh ruang lingkup audit relevan dengan kondisi riil di lapangan.
“Keterbukaan itu sangat penting, sehingga nanti desain pemeriksaan kami itu berdasarkan pertanyaan pertanyaan, dari tujuan audit sampai pada kriterianya. Nanti kami menyusun hal ini dalam satu matriks yang akan kami diskusikan secara teknis di masing-masing OPD pengampu,” jelas I Gusti Ngurah Kawindra.
Sebagai informasi, data Sistem Informasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Salur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahap I tahun 2026 mencatat alokasi dana BOS untuk Pemprov NTB mencapai Rp106,3 miliar. Pemerintah membagi anggaran tersebut untuk SMA Negeri sebesar Rp50,6 miliar, SMK Negeri Rp50,6 miliar, dan SLB Negeri Rp5,1 miliar. (*)
