Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Pusat merencanakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 untuk periode akhir tahun 2026.
Program ini menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja yang mengantongi gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Pekerja akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama periode Oktober hingga Desember 2026.
Pemerintah memperkirakan pencairan dana BSU berlangsung pada November atau Desember 2026, meskipun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum mengumumkan jadwal pasti dan petunjuk teknis resminya.
Menanggapi kabar tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kepastian pencairan BSU bagi pekerja di wilayahnya.
Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqan, menyampaikan bahwa Kemnaker belum memberikan petunjuk teknis maupun konfirmasi resmi, meski masyarakat sudah mendengar kabar penyaluran BSU tersebut secara luas.
Ia membeberkan bahwa Kemnaker memanggil Disnakertrans NTB bersama perwakilan dari sembilan provinsi lain untuk menghadiri pertemuan pada Senin mendatang guna membahas kebijakan ketenagakerjaan.
“Saya sudah mendapat informasi dari pusat, tetapi sampai sekarang belum ada klarifikasi resmi. Kami masih melacak informasi tersebut. Senin besok ada panggilan dari pusat bersama sembilan provinsi lain, mudah-mudahan salah satu pembahasannya mengenai BSU,” ujar Aidy pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Aidy menegaskan bahwa BSU memegang peranan sangat krusial bagi pekerja di NTB, terutama karena banyak tenaga kerja masih menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Pemerintah menyalurkan bantuan ini untuk meningkatkan motivasi serta konsistensi kerja masyarakat di tengah sulitnya lapangan pekerjaan.
“BSU ini menjadi stimulus dari pemerintah pusat bagi daerah yang pengupahannya belum memenuhi UMP atau UMK. Maksudnya agar pekerja termotivasi untuk terus bekerja secara konsisten dan tidak mudah berpindah-pindah pekerjaan,” tambahnya.
Membenahi Persoalan Ketenagakerjaan di NTB
Selain menunggu kejelasan program BSU, pihaknya terus membenahi berbagai persoalan ketenagakerjaan di wilayah NTB.
Aidy merancang dan menguji coba aplikasi Simkerja selama tiga bulan ke depan. Pihaknya mengoperasikan aplikasi ini untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja di setiap perusahaan secara real-time.
Aidy mengambil langkah ini setelah menemukan ketidakseimbangan antara ketersediaan lowongan kerja dan kualifikasi pelamar di lapangan. Pengamat menilai bahwa masalah utama ketenagakerjaan di NTB saat ini berakar dari kesenjangan kompetensi (skill mismatch).
“Masalahnya bukan selalu kekurangan lowongan kerja, tetapi ketersediaan kompetensi pelamar yang belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada lowongan banyak tapi pelamarnya sedikit, dan sebaliknya. Ini menjadi PR kami untuk memperkuat pelatihan serta menyelaraskan kompetensi sejak tingkat SMK,” pungkas Aidy. (*)
