Warga Sade Pertanyakan Janji Bantuan Rp2 Miliar dari Sapo Developments
Lombok Tengah (NTBSatu) – Warga Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, masih menunggu kepastian bantuan Rp2 miliar dari Sapo Developments untuk rekonstruksi pascakebakaran.
Pemkab Lombok Tengah menyebut, Sapo tetap berkomitmen memberikan bantuan tersebut. Namun, masih ada sejumlah catatan yang perlu diselesaikan sebelum dana masuk dan proses pembangunan berjalan.
Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, pihak Sapo telah menyampaikan kesiapan mengikuti komitmen awal. Pemkab kini masih membahas sejumlah hal teknis, termasuk dokumen dan mekanisme penggunaan dana.
“Pada prinsipnya Sapo sudah siap untuk mengikuti komitmen awal. Tapi ada catatan-catatan,” kata Firman, Kamis 10 September 2026.
Firman menjelaskan, bantuan dari Sapo hingga kini belum masuk. Berbeda dengan bantuan dari pihak lain yang sudah diterima untuk mendukung penanganan pascakebakaran.
Pemkab juga masih membahas mekanisme rekonstruksi, pertanggungjawaban anggaran, serta distribusi bantuan kepada masyarakat.
Sementara itu, Pemkab membentuk kolaborasi lintas sektor untuk menangani rekonstruksi Sade. Pemerintah tidak hanya membangun kembali rumah warga, tetapi juga memperbaiki prasarana dasar, sanitasi, drainase, aksesibilitas, hingga aspek keselamatan.
“Yang penting pulih dulu. Kita akan mengembalikan Sade dan memperbaiki Sade seperti sebelumnya, dengan perbaikan-perbaikan,” ujarnya.
Rekonstruksi Sade Libatkan Banyak Pihak
Selain pemerintah, sejumlah pihak swasta dan yayasan turut mengambil bagian. Pemkab merencanakan pembangunan museum yang memuat koleksi budaya Sade serta dokumentasi kebakaran.
Pemerintah juga menyiapkan galeri untuk aktivitas pelaku UMKM di kawasan parkir Sade. Pokdarwis bahkan menyiapkan virtual tour menggunakan teknologi virtual reality agar wisatawan dapat melihat kembali suasana Sade sebelum kebakaran.
Terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab belum menjadikannya prioritas.
Pemerintah ingin memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat terlebih dahulu. Setelah kawasan kembali ramai, pemerintah membuka peluang pengelolaan parkir dan sektor lain memberikan kontribusi melalui pajak atau retribusi.
“Silakan ekonomi itu berjalan dulu. Pulih,” katanya. (*)
