Mataram (NTBSatu) – Dinas Kesehatan Provinsi NTB mencatat 264 kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) hingga triwulan kedua. Di tengah upaya perluasan deteksi dini (early detection), penanganan HIV di NTB masih menghadapi kenyataan sosial berupa stigma dan belum meratanya pemahaman warga.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan, kelompok Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL) masih mendominasi data penularan HIV saat ini.
Kendati demikian, pihaknya di lapangan juga menemukan penularan yang menyasar kelompok lain. Misalnya, ibu hamil, ibu rumah tangga, hingga pelbagai profesi masyarakat.
Menanggapi permasalahan tersebut, Fikri memastikan stok obat Antiretroviral (ARV) di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) berada dalam posisi aman dan mencukupi. Ia menegaskan, ARV bekerja mengendalikan perkembangbiakan virus dalam tubuh pasien, bukan menyembuhkan secara total.
“Fokus utama obat ARV ini menekan dan mengendalikan perkembangbiakan virus. Lewat deteksi cepat dan pemberian ARV yang teratur, kita dapat meningkatkan kualitas serta harapan hidup penderita,” ujar Fikri, Senin, 7 September 2026.
Guna memudahkan akses warga, Pemprov NTB menyiagakan ruang Voluntary Counseling and Testing (VCT) khusus di rumah sakit dan puskesmas. Hal ini untuk menjamin kerahasiaan (privasi) pasien.
Fikri menjelaskan, faskes telah menyiagakan sarana medis dan jaminan pasokan obat, keberhasilan penanganan HIV tetap bertumpu pada pendekatan edukasi di tingkat akar rumput.
Pemerintah Daerah sejauh ini menerapkan strategi pencegahan berbasis konsep ABCD (Abstinence, Be Faithful, Pengaman, Drug). Tantangan terbesar Pemprov NTB terletak pada pelayanan sosialisasi untuk menembus pandangan tabu di tengah warga, sehingga kelompok berisiko siap memeriksakan diri secara sukarela tanpa dibayangi rasa takut.
Integrasikan Logistik HIV ke SMILE
Tak hanya menjamin pelayanan VCT dan ARV, Dinkes NTB juga mengupayakan integrasi pendataan logistik obat HIV ke dalam platform Sistem Monitoring Inventaris Logistik Kesehatan secara Elektronik (SMILE). Langkah ini bertujuan mengamankan kelancaran rantai pasok obat dan vaksin di daerah.
Sejak beroperasi pada 2018, platform berbasis open-source ini terbukti ampuh menekan risiko kerusakan logistik kesehatan melalui pemantauan suhu penyimpanan (cold chain) secara real-time. Dashboard SMILE membuka akses pemantauan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga kementerian di pusat.
“Aplikasi ini sangat membantu Pemerintah Provinsi, terutama untuk memastikan vaksin yang masyarakat terima benar-benar aman dan berdampak. Melalui dashboard, kita bisa memantau langsung ketersediaan dan kondisi kualitasnya,” tutur Fikri.
Fikri memaparkan, meski logistik HIV, Malaria, Tuberkulosis (TB), serta vaksin Haji dan Umrah mulai terhubung ke SMILE, pencatatan penyakit menular lain seperti Kusta, Frambusia, dan Diare masih tercecer di luar sistem. Alhasil, petugas di lapangan harus mengelola beberapa aplikasi secara terpisah.
Situasi tersebut memicu tantangan baru terkait kerapian data kesehatan daerah. Ambisi Pemprov NTB untuk menyatukan seluruh pendataan logistik ke dalam platform nasional SatuSehat membutuhkan percepatan. Tujuannya, agar proses digitalisasi tidak berjalan setengah-setengah.
Ke depan, komitmen Pemprov NTB tidak hanya bertumpu pada keberhasilan tampilan dashboard di fasilitas percontohan. Namyn juga pada pemerataan jaringan internet dan keandalan alat pemantau di puskesmas terpencil agar distribusi logistik kesehatan tetap tepat sasaran. (Japriani)
