Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat mengklarifikasi polemik penyertaan modal Rp 7,4 miliar untuk Perumda Barinas dalam APBD 2026.
Pemda KSB menegaskan, alokasi anggaran tersebut sudah tepat dan sesuai Naskah Akademik (NA), sekaligus menepis anggapan publik yang menilai kebijakan ini menabrak hasil kajian.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KSB, Suhadi, S.P., M.Si. menjelaskan, dalam dokumen kajian investasi Universitas Mataram (Unram), tim akademisi memberikan tiga opsi alokasi modal, berdasarkan akumulasi penyertaan modal daerah sebelumnya sebesar Rp 7,25 miliar. Tiga opsi tersebut mencakup skenario pesimis Rp 2,5 miliar, moderat Rp 3,75 miliar, dan optimis Rp 7,5 miliar.
“Dokumen tersebut memuat kata ‘dapat’ memilih. Artinya tim ahli memberi ruang bagi Pemda untuk memilih skenario sesuai analisis kebutuhan. Pemda optimistis melihat prospek usaha ini, sehingga kami memilih skenario optimis Rp 7,5 miliar. Kami tidak melanggar aturan,” ujar Suhadi kepada NTBSatu, Rabu, 2 September 2026.
Perumda Sebagai Offtaker Sapi Peternak Lokal
Suhadi memaparkan, alokasi anggaran skenario optimis berkaitan erat dengan program strategis daerah KSB Maju Luar Biasa, khususnya sektor penggemukan sapi. Pemda menjalankan program ini melalui kerja sama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) di area Perhutanan Sosial.
Dalam skema bisnis ini, Pemda memosisikan Perumda Barinas sebagai jembatan (offtaker) antara peternak lokal dengan pembeli, investor, atau pengelola Rumah Potong Hewan (RPH).
“Perumda Barinas bertugas menyerap atau membeli langsung sapi hasil penggemukan masyarakat. Perumda akan mengambil alih sapi peternak yang kurang memenuhi kriteria pembeli besar, terus Perumda menggemukkan sapi tersebut atau mengarahkannya ke pasar lokal,” paparnya.
Menanggapi target pasokan daging untuk karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), Suhadi mengakui para pihak memang belum menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) resmi. Namun, Pemda sudah memulai alur bisnis dan koordinasi lapangan.
“Kami memang belum memegang MoU resmi, tetapi tim sudah menyusun perencanaan ke arah sana. Bahkan investor pendukung sudah mulai membebaskan dan membeli lahan. Pak Bupati, pemilik lahan, dan pihak PT AMMAN sudah membicarakan hal ini,” ungkapnya.
Kalkulasi Bappeda menunjukkan kebutuhan modal Rp 7,4 miliar tersebut sangat terukur jika membandingkannya dengan target operasional lapangan. Pemda merencanakan pengelolaan sekitar 800 ekor sapi.
“Pembelian 800 ekor sapi dari masyarakat dengan harga rata-rata Rp 10 juta per ekor saja membutuhkan anggaran Rp 8 miliar. Angka itu belum mencakup biaya operasional, gaji karyawan, dan pengawasan. Jadi angka Rp 7,4 miliar ini masih masuk akal dalam kajian investasi,” tambah Suhadi.
Evaluasi Bertahap dan Good Governance
Pemda KSB tetap memakai skenario pesimis dan moderat sebagai instrumen mitigasi risiko. Pemda tidak menggelontorkan anggaran sekaligus, melainkan mencairkannya secara bertahap berbasis evaluasi indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) manajemen Perumda.
Melalui alokasi modal ini, Pemda KSB menekankan agar manajemen Perumda Barinas menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara ketat dan transparan.
Langkah ini bertujuan memberikan kontribusi riil bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan peternak lokal. (*)
