Lombok Timur (NTBSatu) – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin menegaskan penguatan infrastruktur menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan.
Hal itu disampaikan Haerul saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Masjid Jami’ Raden Ma’ara, Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Minggu, 30 Agustus 2026.
Menurutnya, pemerintah perlu menentukan sektor yang harus mendapat perhatian untuk menggerakkan perekonomian daerah. Salah satu sektor yang dinilai memiliki pengaruh besar yakni infrastruktur jalan.
“Kita harus memahami dari sisi mana perbaikan harus dilakukan agar perekonomian Lombok Timur terus meningkat. Salah satu kunci utamanya adalah dengan memperbaiki dan memperkuat infrastruktur jalan,” ujarnya, Minggu, 30 Agustus 2026.
Ia menyebut, Lombok Timur sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, telah mengakui posisi tersebut.
Lombok Timur memiliki potensi pertanian yang besar. Wilayahnya mencakup lahan basah dan lahan kering yang dapat mendukung produksi pangan sekaligus perekonomian masyarakat.
H. Iron, sapaam Bupati Lombok Timur menilai, potensi tersebut harus pemerintah optimalkan melalui pembenahan pola dan tata kelola pertanian. Ia mencontohkan Taiwan yang memiliki keterbatasan lahan sawah, tetapi mampu mengembangkan sektor pertanian tanpa membebani petani.
Karena itu, ia mendorong optimalisasi kawasan pertanian di Pringgasela, Kotaraja, Montong Gading, dan wilayah sekitarnya. Perbaikan akses jalan menjadi bagian penting agar aktivitas pertanian dan distribusi hasil produksi berjalan lebih baik.
Ia juga menyinggung kondisi anggaran daerah. Efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada keuangan daerah dengan pemotongan dana hingga Rp405 miliar.
Namun, kondisi tersebut tidak menghentikan pemerintah daerah menjalankan berbagai program pembangunan. Pemkab Lombok Timur mencatatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 10 bulan terakhir.
PAD yang sebelumnya berada di angka Rp480 miliar meningkat menjadi Rp553 miliar.
“Alhamdulillah, dengan kenaikan PAD ini kita masih sanggup membangun infrastruktur jalan yang bagus serta membiayai program kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan PAD memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program prioritas meski menghadapi tekanan fiskal.
Revitalisasi Sekolah hingga Jaminan Sosial
Pada sektor pendidikan, ia menyebut, Lombok Timur menjadi daerah penerima bantuan revitalisasi sekolah terbanyak dari pemerintah pusat di NTB.
Pemerintah daerah juga meningkatkan dukungan terhadap perlindungan sosial masyarakat melalui anggaran BPJS Kesehatan.
Pada 2025, Pemkab Lombok Timur mengalokasikan Rp98 miliar untuk BPJS Kesehatan. Anggaran tersebut meningkat menjadi Rp147 miliar pada 2026 seiring bertambahnya jumlah masyarakat penerima manfaat.
Selain BPJS Kesehatan, pemerintah daerah mendaftarkan pekerja ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut juga menyasar pekerja rentan, termasuk marbot dan guru ngaji.
Ia menegaskan, pelayanan publik menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat RT/RW, kecamatan, kabupaten hingga pemerintah pusat.
Ia meminta masyarakat menyampaikan laporan apabila menemukan kendala dalam pelayanan publik.
“Kalau masyarakat menemukan kendala dalam pelayanan, jangan segan melaporkannya kepada pemerintah,” pungkasnya. (*)
