Mataram (NTB Satu) – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemprov NTB dalam rangka membahas masalah tembakau dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Provinsi NTB. Mereka diterima oleh Sekda NTB H.L Gita Ariadi dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis 12 Januari 2023.
Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, pihaknya ingin mengetahui lebih jelas apakah persoalan yang dihadapi oleh NTB sama dengan daerah lain atau tidak. Sebab DBHCHT tak bisa terserap secara optimal lantaran terkendala oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Karena dalam Peraturan Menteri Keuangan itu 40 persen untuk kesejahteraan, 50 persen untuk kesehatan dan 10 persen untuk pengawasan,” kata Wahyu Sanjaya usai bertemu dengan jajaran Pemprov NTB.
Pihaknya nanti akan memberi masukan kepada Menteri Keuangan agar DBHCHT sebagiannya bisa dipergunakan untuk pertanian dengan persentase tertentu, misalnya 20 atau 25 persen. Dengan begitu, petani tembakau bisa menikmati DBHCHT dalam bentuk subsidi pupuk atau infrastruktur pertanian.
Sementara itu Sekda NTB Drs H.Lalu Gita Ariadi mengatakan, bagi Pemprov NTB pertemuan ini menjadi momentum untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkait DBHCHT. DPR RI memandang bahwa PMK yang mengatur DBH itu terlalu ketat. Formulanya seragam di seluruh Indonesia, sementara situasi daerah sangat beragam.
“Sehingga ada yang cocok dengan PMK dan ada yang tidak sehingga muncullah Silpa,” kata Sekda.
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya memaparkan terkait jumlah areal penanaman tembakau, tenaga kerja, kendala dan hambatan serta model pengawasan cukai tembakau di lapangan.
“Tadi juga ada harapan-harapan terkait dengan subsidi pupuk agar kuotanya tidak dikurangi, tapi ditambah. Itu bagian dari afirmasi dukungan bagi petani,” kata Sekda.
Hal yang menjadi saran DPR RI juga adalah perlunya diversifikasi tembakau yang ditanam oleh petani di NTB. Jangan hanya menanam tembakau Virginia saja karena sangat rentan merugi jika pemerintah menaikkan cukai tembakau.
“Saya sudah minta kepada Kadis Pertanian agar hal itu menjadi bahan kajian soal diversifikasi tembakau. Bagaimana ke depan, bisa tetap menghasilkan unggulan selain andalan virginia,” kata Sekda.(ZSF)
