Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menyiapkan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027. Anggaran tersebut akan mendukung pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan di desa yang masuk dalam agenda Pilkades.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin mengatakan, pemerintah menargetkan Pilkades serentak berlangsung pada Februari 2027. Pemkab juga menargetkan seluruh proses pemilihan rampung sebelum Ramadan dan Idulfitri.
“Kita sedang kumpul-kumpulkan anggaran dari sekarang. Supaya kita bisa melaksanakan sesuai dengan rencana kita di bulan Februari untuk pemilihan per desa,” ujarnya, Selasa, 18 Agustus 2026.
H. Iron, sapaan Bupati menyebut, kebutuhan anggaran Pilkades mencapai sekitar Rp14 miliar. Pemerintah daerah akan menyiapkan anggaran tersebut tanpa membebankan iuran kepada desa.
“Berapa semuanya? Sekitar Rp14 miliar. Tidak ada iuran dengan desa” tegasnya.
Anggaran Awal Rp16 Miliar
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur, Hambali menjelaskan, angka Rp14 miliar tersebut berasal dari usulan awal pemerintah sekitar Rp16 miliar. Setelah pembahasan, pemerintah menyetujui anggaran sekitar Rp14 miliar untuk pelaksanaan Pilkades.
“Yang kita usulkan dulu sekitar Rp16 miliar. Tapi disetujui Rp14 miliar,” kata Hambali.
Dari anggaran tersebut, sekitar Rp12 miliar rencananya menjadi hibah untuk desa. Dana itu akan mendukung kebutuhan panitia dalam melaksanakan berbagai tahapan Pilkades di tingkat desa.
Sementara sekitar Rp1,9 miliar menjadi kebutuhan pemerintah kabupaten. Hambali mengatakan pemerintah masih akan menghitung kembali sejumlah kebutuhan agar pelaksanaan Pilkades sesuai dengan anggaran yang tersedia.
“Kita akan rapat lagi apa yang bisa kita dekatkan, apa yang bisa kita kurangi. Nanti tergantung kesepakatan dari tim kabupaten,” ujarnya.
Pilkades serentak 2027 rencananya berlangsung di 157 desa dari total 239 desa di Lombok Timur. Jumlah tersebut mencapai sekitar 60 persen dari seluruh desa di daerah itu.
Hambali mengatakan, Pemkab Lombok Timur saat ini masih berada pada tahap persiapan. Pemerintah telah menyiapkan regulasi dan membentuk panitia tingkat kabupaten.
Selanjutnya, pemerintah akan mengirim surat kepada desa untuk membentuk panitia tingkat desa. Setelah panitia terbentuk, desa akan melakukan pemutakhiran data pemilih.
Pemutakhiran data tersebut menjadi dasar untuk menentukan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di setiap desa. Panitia juga akan mencocokkan data pemilih terakhir dengan kondisi faktual di lapangan.
Hambali mengatakan pemerintah masih menunggu penetapan APBD Perubahan agar tahapan Pilkades dapat berjalan lebih lanjut.
“Mudah-mudahan perubahan ini segera ditetapkan oleh dewan sehingga tahapan ini bisa berjalan,” katanya.
Sementara itu, Haerul menegaskan pemerintah ingin mempercepat seluruh tahapan agar desa-desa peserta Pilkades segera memiliki kepala desa definitif.
“Yang jelas sebelum puasa, sebelum Lebaran harus sudah clear kita pemilihan per desa,” katanya.
Ia menambahkan, target tersebut penting agar seluruh desa yang mengikuti Pilkades sudah memiliki kepala desa definitif sebelum Ramadan. (*)
