Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur terus mendorong pengosongan kawasan Dermaga Labuhan Haji sebelum investor baru masuk. Proses pengosongan menjadi perhatian karena masyarakat menilai penyelesaiannya berjalan lambat.
Kabag Hukum Setda Lombok Timur, Biawansyah Putra mengatakan, pemerintah berupaya mempercepat proses tersebut. Pemkab juga meminta bantuan kejaksaan untuk memediasi pihak-pihak yang masih berkaitan dengan penggunaan kawasan dermaga.
“Yang jelas mereka harus segera keluar dari situ, cuma kita mau percepat. Sehingga kita minta bantuan jaksa untuk segera dimediasi agar dia mematuhi isi putusan PK,” ujarnya, Selasa, 18 Agustus 2026.
Sementara itu, PT Natura Samudra Lestari (NSL) menjadi salah satu pihak yang berada di kawasan Dermaga Labuhan Haji. Perusahaan tersebut sebelumnya sempat terlibat sengketa dengan Pemkab Lombok Timur terkait kontrak dan pengelolaan fasilitas dermaga.
Kini, PT NSL mulai memindahkan sejumlah kapal dari kawasan tersebut. Pemkab Lombok Timur menargetkan kawasan dermaga sudah kosong sebelum investor baru masuk.
Biawansyah mengatakan, proses pemindahan kapal berlangsung secara bertahap. PT NSL membutuhkan waktu untuk menyiapkan lokasi baru sebagai tempat menaruh kapal-kapal tersebut.
“PT NSL sudah siap dan mereka sudah mulai bergerak untuk memindahkan perahu-perahu ini. Pokoknya sebelum investor masuk sudah kosong,” ujarnya.
Selain pengosongan, Pemkab Lombok Timur juga menekankan perbaikan fasilitas dermaga yang mengalami kerusakan.
Pemerintah ingin menerima kembali aset tersebut dalam kondisi seperti semula, setelah pihak yang menggunakan kawasan meninggalkannya.
Ia mengatakan, pemerintah akan mengecek kondisi Dermaga Labuhan Haji setelah seluruh kapal keluar. Pemeriksaan itu untuk memastikan tidak ada kerusakan yang tertinggal.
“Perjanjian kita dulu bahwa kita terima dermaga itu dalam keadaan seperti semula. Kembali bagus. Mungkin ada sedikit-sedikit mengenai tempat labuh, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” katanya.
Menurut dia, pemerintah tidak ingin persoalan pengelolaan dan penggunaan dermaga menghambat rencana pemanfaatan aset daerah ke depan. Karena itu, proses pengosongan dan pemulihan fasilitas menjadi bagian penting sebelum investor masuk.
Investor Kapal Cepat
Biawansyah menyebut, Pemkab Lombok Timur masih membahas rencana investasi yang akan memanfaatkan Dermaga Labuhan Haji. Informasi sementara menyebut calon investor akan mengembangkan layanan kapal cepat menuju Sumbawa.
Namun, rencana tersebut belum final. Pemerintah masih menunggu kepastian investor sebelum menyusun perjanjian kerja sama (PKS).
“Kalau sudah positif, misalkan memang jadi kapal cepat itu, ya nanti kita bikin PKS. Baru sebelumnya kita informasikan ke NSL supaya clear di dermaga,” jelasnya.
Biawansyah mengatakan, pihaknya juga belum dapat memastikan asal investor yang akan masuk. Rencana tersebut masih bergantung pada pembicaraan pemerintah dengan calon investor.
“Kalau belum ada PKS, ya bisa saja berubah. Bisa saja berubah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Lombok Timur juga tengah melakukan pemulihan sejumlah aset daerah yang berkaitan dengan kawasan tersebut. Nilai aset yang disewakan mencapai sekitar Rp42 miliar. (*)
