Nasional

7 Kantor Pemerintah di Puncak Papua Diduga Dibakar Imbas Penyaluran Dana Desa

Jakarta (NTBSatu) – Massa membakar tujuh kantor pemerintah di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Aksi tersebut diduga dipicu ketidakpuasan terhadap pembagian dana desa.

Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Ilaga, Puncak pada Selasa, 11 Agustus 2026 sekitar pukul 18.45 WIT. 

Kapolres Puncak AKBP Domingos De F. Ximenes mengungkapkan, tujuh kantor pemerintah menjadi sasaran pembakaran. Kantor tersebut meliputi PMK, Kantor Bupati, DPRD, Dukcapil, Kesbangpol, Dinas Sosial, dan Kantor Keuangan.

IKLAN

“Selain itu 1 unit kendaraan Dinas Ketahanan Pangan yang terparkir di dalam halaman Kantor Bupati,” kata Domingos, mengutip detikSulsel, Selasa malam.

Aksi anarkis pembakaran diduga imbas dari pembagian dana desa tahap I tahun 2026.
Domingos menuturkan, sekelompok massa tiba-tiba mendatangi kantor PMK sekitar pukul 17.40 WIT, setelah penyaluran dana desa.

Bupati Puncak Elvis Tabuni yang mengetahui pergerakan massa kemudian datang ke Kantor PMK. Bupati berupaya berkomunikasi dengan mereka. Namun, massa tidak puas hingga situasi memanas hingga terjadi pembakaran kantor PMK sekitar pukul 18.45 WIT.

“Sekitar pukul 18.45 WIT, massa aksi tidak puas sehingga melakukan aksi pembakaran Kantor PMK,” ungkap Domingos.

Aksi pembakaran meluas hingga ke fasilitas pemerintahan lainnya. Polisi mencatat tujuh kantor pemerintah menjadi sasaran pembakaran. Kantor tersebut meliputi PMK, Kantor Bupati, DPRD, Dukcapil, Kesbangpol, Dinas Sosial, dan Kantor Keuangan.

“Selain sejumlah kantor pemerintahan, api juga membakar satu kendaraan roda empat milik Dinas Ketahanan Pangan di halaman Kantor Bupati,” bebernya.

Domingos menjelaskan, personel Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 bersama jajaran Polsek bersiaga di perempatan alun-alun.

Selain melakukan pengamanan, Kasat Sabhara memimpin sekitar 40 personel untuk mengamankan lokasi. Mereka bersama sejumlah tokoh masyarakat mengimbau massa membubarkan diri dan menghentikan aksi.

Kapolres mengatakan, pihaknya menggunakan pendekatan tersebut untuk menjaga situasi tetap terkendali dan mencegah gangguan keamanan lanjutan.

“Saat ini massa secara bertahap mulai meninggalkan lokasi dan situasi keamanan berangsur kondusif,” ujarnya. (*)

Artikel Terkait