Mataram (NTBSatu) – Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi NTB. Hari ini Selasa, 11 Agustus 2026, mereka bertemu Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Dalam kunjungannya ke NTB, Komisi VII DPR RI menyoroti sejumlah persoalan pada sektor pariwisata NTB. Terutama di Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena). Mulai dari kawasan konservasi, sampah, air, hingga keamanan destinasi.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB Ahmad Nur Aulia menanggapi hal tersebut. Pertama, terkait masalah sampah.
Ia tak menampik, persoalan sampah di tiga Gili masih menjadi catatan. Lambannya penyelesaiannya, karena insinerator untuk pengelolaan sampah di tiga gili ini belum bisa beroperasi.
Aulia mengatakan, insinerator sudah tersedia, tetapi pemerintah belum dapat memberikan izin operasional karena fasilitas tersebut masuk kawasan konservasi.
“Insineratornya hadir tetapi secara izin operasionalnya belum bisa diberikan karena masuk dalam kawasan konservasi,” kata Aulia, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurutnya, persoalan dasar yang perlu diselesaikan berkaitan dengan status kawasan dan tumpang tindih regulasi.
Ia mengatakan, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal telah berkoordinasi dengan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN), Komisi II DPR RI, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Masalah dasar itu adalah mengenai status kawasan,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Dukcapil NTB ini mengatakan, persoalan status kawasan turut berkaitan dengan upaya pemerintah menyelesaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur di kawasan tiga gili tersebut, termasuk persoalan sampah.
Pasokan Air Masih Jadi Persoalan
Selain sampah, kunjungan Komisi VII juga menyoroti kebutuhan air di kawasan tiga gili. Aulia mengakui air menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat maupun aktivitas pariwisata.
Ia menjelaskan, kewenangan penyediaan air berada pada pemerintah kabupaten/kota. Meski demikian, Disparekraf NTB tetap berkoordinasi untuk mencari solusi pemenuhan kebutuhan air di kawasan tiga gili.
Salah satu opsi sebelumnya menggunakan pipa untuk mengalirkan air dari Gili Air menuju Gili Meno hingga Gili Trawangan. Namun, opsi tersebut belum memungkinkan karena pertimbangan teknis terkait arus.
“Pertimbangan teknis daripada arusnya yang belum bisa dilakukan,” katanya.
Ia mengungkapkan, saat ini, masyarakat masih menggunakan pola lama dengan mengangkut air dari daratan.
Namun, Aulia mengatakan Pemkab Lombok Utara dan PDAM telah mengajukan permohonan izin untuk opsi pengambilan air melalui beach well (sumur pantai) kepada kementerian terkait.
“Itu (beach well/sumur pantai) yang sedang ikhtiarkan,” ujarnya.
Ia mengakui sorotan kebutuhan air di tiga gili merupakan catatan bagi Pemprov NTB. Ia menyebutkan beach well ini merupakan salah satu solusi untuk penanganan pemenuhan air pada tiga gili.
Menanggapi adanya penolakan dari masyarakat dan pemerhati terkait solusi beach well ini, Aulia mengatakan secara regulasi hal tersebut memungkinkan.
“Tetapi secara regulasi itu memungkinkan, sehingga Pemkab bersurat ke kementerian untuk mendapatkan perizinan terhadap beach well itu,” tambahnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pemenuhan air berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan karena air menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan pariwisata.
Keamanan Destinasi
Terkait keamanan kawasan pariwisata yang turut menjadi sorotan, Aulia meminta satu kejadian tidak menjadi dasar untuk menggeneralisasi seluruh destinasi wisata NTB.
“Jangan satu kejadian terus digeneralisir semua menjadi semua destinasi,” katanya.
Aulia membandingkan kondisi keamanan destinasi pariwisata NTB saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya.
Meski begitu, pemerintah tetap menjadikan persoalan tersebut sebagai catatan.
Ia menyebut Gubernur Iqbal menekankan pentingnya pengembangan pariwisata yang lebih inklusif bagi masyarakat sekitar untuk meminimalkan persoalan keamanan.
“Harapanya pariwisata itu bisa lebih inklusif bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Dorong Intervensi Pemerintah Pusat
Aulia juga mengatakan, pemerintah daerah dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui surat untuk mengusulkan intervensi program pada sektor pariwisata.
Menurutnya, sejumlah kawasan pariwisata NTB sudah masuk Lokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Gili Tramena Lombok, dan Senggigi masuk dalam kawasan tersebut. Salah satu perhatian pemerintah pusat berupa revitalisasi pasar seni Senggigi.
Selain itu, kawasan perdesaan Sembalun juga masuk dalam RPJMN. Sementara Mandalika membutuhkan pertumbuhan kawasan penyangga setelah kawasan inti terbentuk.
Aulia menegaskan, saat ini pemerintah perlu memperkuat konektivitas antardestinasi agar arus kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi NTB semakin optimal.
“Konektivitas antar destinasi itu masih menjadi hal yang perlu kita ikhtiarkan bersama,” katanya. (*)
