Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, mengerahkan 42 kader untuk mempercepat pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Strategi tersebut membuat Dasan Cermen menjadi salah satu kelurahan paling awal menuntaskan pendataan.
Lurah Dasan Cermen, Sri Sulistiowati mengatakan, keterlibatan seluruh kader menjadi kunci percepatan pendataan. Sebanyak 15 kader semula mengikuti bimbingan teknis (bimtek) sebagai agen Perlinsos.
Namun, target penyelesaian membuat pihak kelurahan mengambil langkah lebih cepat. Sri kemudian melibatkan seluruh 42 kader untuk membantu proses pendataan.
Para kader menyebar ke sejumlah lingkungan. Mereka mendata warga sekaligus mencocokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan data administrasi kependudukan.
“Kalau kelurahan saya, kami menjadi yang paling pertama menyelesaikan pendataan,” ujar Sri, Senin, 10 Agustus 2026.
Menurut Sri, kerja sama antara perangkat kelurahan dan kader turut memperlancar proses pendataan. Koordinasi antarpelaksana juga membantu kelurahan mengejar target sesuai jadwal pemerintah.
Data administrasi kependudukan mencatat 1.710 kepala keluarga (KK) sebagai warga Dasan Cermen. Namun, hasil pencocokan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram menunjukkan 1.313 KK memenuhi kriteria pendataan Perlinsos.
Sebanyak 402 KK tidak masuk sasaran. Penyebabnya antara lain warga telah meninggal, pindah domisili keluar daerah, berstatus aparatur sipil negara (ASN), serta keluarga yang tergolong mampu secara ekonomi.
Sri menegaskan, proses pencocokan tersebut bertujuan menjaga akurasi data. Pemerintah nantinya dapat memakai data tersebut sebagai dasar penyaluran berbagai program perlindungan sosial.
“Data yang kami input sebanyak 1.313 KK atau sekitar 76,5 persen dari total data administrasi. Selisihnya merupakan hasil verifikasi Dukcapil karena ada warga yang sudah meninggal, pindah domisili, ASN, maupun keluarga yang tidak masuk kategori sasaran,” jelasnya.
Ia berharap data hasil pendataan mampu menjadi basis pemerintah untuk menyusun kebijakan perlindungan sosial secara lebih tepat.
“Akurasi data ini juga penting agar program bantuan menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Sri. (*)
