Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan menyesuaikan belanja dalam APBD Perubahan 2026 dengan kemampuan pendapatan daerah yang tersedia.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair menjelaskan, Pemprov NTB harus menyesuaikan rencana belanja ketika pendapatan tidak mencapai target yang pemerintah tetapkan sebelumnya.
“Ketika rencana pendapatan tidak sesuai dengan yang direncanakan semula, maka kemudian rencana belanjanya juga harus disesuaikan,” kata Abul Chair, Senin, 10 Agustus 2026.
Menurut Abul, penyesuaian belanja tidak berarti pemerintah membatalkan seluruh program.
Pemprov NTB dapat menunda pelaksanaan atau mengurangi volume kegiatan sesuai kemampuan anggaran.
“Bisa jadi tertunda. Yang mestinya dilaksanakan 10, kita laksanakan 8, begitu dulu. Ya, berputarnya di situ aja,” ujarnya.
Ia memastikan, pemerintah tetap mempertahankan program yang masuk prioritas sesuai visi dan misi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Ia mengatakan, Pemprov NTB hanya menyesuaikan pelaksanaan program ketika pendapatan tidak mencapai target.
“Artinya tetap prioritas kita sesuai dengan visi-misi Bapak Gubernur di situ yang utama harus tercapai,” katanya.
Sebelumnya, Pemprov NTB menyatakan penataan APBD Perubahan 2026 perlu mengikuti kondisi fiskal daerah. Pemprov NTB menilai pendapatan yang belum pasti tidak dapat menjadi dasar untuk membangun belanja.
Abul mengatakan, pemerintah masih membahas nominal APBD Perubahan 2026. Pemprov NTB akan melanjutkan pembahasan bersama DPRD NTB sebelum menentukan angka final.
“Ada. Sampai sekarang masih kita bahas. Nanti kan kita bahas dengan DPRD, baru lengkap,” ujarnya.
Pastikan Gaji PPPK Aman
Di tengah penyesuaian belanja, Pemprov NTB memastikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetap aman.
Ia mengatakan belanja pegawai menjadi prioritas utama pemerintah dalam menyusun APBD Perubahan 2026.
“Aman, aman InsyaAllah. Itu jadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan mengamankan belanja pegawai lebih dahulu sebelum melakukan penyesuaian terhadap komponen belanja lainnya.
“Itu yang kita amankan lebih dulu memang belanja pegawai harus,” katanya.
Sementara itu, program fisik berpotensi menerima penyesuaian ketika pemerintah perlu menekan belanja. Pemprov NTB dapat menunda kegiatan atau mengurangi volume pekerjaan sesuai kondisi fiskal.
“Bisa jadi bukan tidak kita laksanakan, tapi mungkin ada penundaan sebentar atau pengurangan sedikit. Sekali lagi, main-main di situ aja,” ujarnya.
Abul menegaskan Pemprov NTB tetap mengarahkan APBD Perubahan pada program prioritas. Pemerintah akan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan pendapatan yang benar-benar tersedia.
Langkah tersebut sejalan dengan penataan APBD Perubahan yang sebelumnya Pemprov NTB sampaikan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Pemerintah juga ingin memastikan belanja tidak melampaui kemampuan pendapatan. (*)
