Mataram (NTBSatu) – Pemberitaan terkait kegiatan belajar darurat siswa SDN 1 Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela Lombok Timur, mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hardian Irfani.
“Insya Allah, sekolah ini kami bantu tahun ini,” katanya kepada NTBSatu, Rabu 5 Agustus 2026.
Politisi PKB itu merespons pemberitaan yang akun media sosial NTBSatu unggah. Dalam unggahan itu, pihak sekolah menunjukkan pemandangan lain dari biasanya. Siswa-siswa yang biasanya belajar di ruang kelas, di SDN 1 Jurit Baru terpaksa darurat.
Mereka belajar di Musala dan perpustakaan, akibat enam ruang kelas rusak parah. Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hardian Irfani sudah mengutus timnya berkomunikasi dengan pihak sekolah.
Bersamaan dengan itu, ia mengusulkan ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendiknasmen) untuk dilakukan verifikasi.
“Setelah itu akan dihitung jumlah kebutuhan revitalisasinya, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” jelas politisi PKB ini.
Sebagai bagian dari Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, ia akan mengawal perbaikan sekolah ini, termasuk fasilitas pendidikan lain yang masuk dalam atensinya.
Prihatin Kondisi Sekolah di NTB
Bangunan sekolah yang tidak layak di NTB banyak dipengaruhi faktor usia. Catatan Lalu Ari, bahkan di atas 15 sampai 20 tahun. Ironisnya, belum tersentuh rehab maupun revitalisasi. Berdampak risiko bagi siswa dan guru saat kegiatan belajar mengajar.
Karena itu, ia mendorong evaluasi kepada pemerintah daerah di NTB, agar menjamin rasa aman dan nyaman kegiatan belajar di sekolah.
“Saya berharap sinergi Pemda dan pemerintah pusat bisa mengatasi problem mendasar sarpras (Sarana dan prasarana) sekolah sekolah kita sebagai upaya memajukan pendidikan di daerah kita,” ajaknya.
Belajar dari kasus ambruknya SMAN 1 Lingsar dan penyegelan SMAN 1 Gunungsari, dua sekolah unggulan di Lombok Barat. Termasuk ambruknya SMAN 7 Mataram, bagi Lalu Ari harus jadi pembelajaran. Utamanya soal keberpihakan anggaran.
“Saya berharap amanat konstitusi yang mengatakan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan sekurang kurangnya 20 persen APBN dan APBD untuk kepentingan pendidikan,” pungkasnya.
Ruang Kelas Terbatas, Siswa Bertambah
Berita sebelumnya, SDN 1 Jurit Baru masih kekurangan ruang kelas. Kondisi itu memaksa sekolah mengubah perpustakaan, musala, hingga ruang darurat menjadi tempat belajar.
Kepala SDN 1 Jurit Baru, Marlin mengatakan, persoalan tersebut sudah berlangsung sejak 2017. Jumlah siswa terus bertambah. Sementara itu, ruang kelas tidak pernah bertambah.
Sekolah kini memiliki enam ruang kelas. Namun, jumlah itu belum mampu menampung seluruh rombongan belajar. Aturan maksimal 28 siswa per rombongan membuat sekolah harus membagi kelas. Sayangnya, ruang belajar tidak tersedia.
“Kelas VI berisi 35 siswa. Seharusnya kami bagi menjadi dua rombongan. Tetapi kami tidak punya ruang kelas lagi,” kata Marlin, Senin, 3 Agustus 2026.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Nurul Wathoni mengatakan, pembangunan ruang kelas baru harus mengacu pada data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Karena itu, setiap sekolah harus rutin memperbarui data kondisi sarana dan prasarana.
“Kalau data di Dapodik tidak diperbarui, usulan bantuan akan sulit diproses. Semua sekarang mengacu pada data itu,” katanya.
Wathoni menjelaskan, pemerintah pusat mengambil data rehabilitasi sekolah untuk 2026 pada Oktober 2025. Usulan bantuan tahun 2027 akan mengacu pada data yang masuk pada Oktober 2026.
Menurutnya, Lombok Timur mendapat sekitar 130 paket rehabilitasi sekolah pada tahun ini. Jumlah itu meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 60 paket.
Meski demikian, bantuan tersebut belum mampu menjangkau seluruh sekolah yang membutuhkan. (*)
