Lombok Tengah (NTBSatu) – Memimpin desa dengan ribuan karakter warga menjadi tantangan tersendiri bagi Kepala Desa Darmaji, Suhaidi.
Bagi kades muda tersebut, jabatan kepala desa bukan sekadar mengelola administrasi, tetapi juga menguji kemampuan membangun komunikasi dengan masyarakat.
Suhaidi mengatakan, persoalan sosial menjadi salah satu tantangan terbesar selama memimpin Desa Darmaji yang memiliki lebih dari sembilan ribu penduduk.
“Di desa itu banyak persoalan. Yang diurus ini orang hidup sampai orang mati, mulai dari ujung kuku sampai ujung kepala,” ujar Suhaidi dalam podcast bersama NTBSatu, Kamis 30 Juli 2026.
Menurutnya, kepala desa harus mampu hadir sebagai penengah ketika muncul persoalan di tengah masyarakat. Salah satunya saat warga menghadapi konflik keluarga yang membutuhkan pendekatan khusus.
Utamakan Pendekatan Kekeluargaan
Suhaidi menyebut, banyak persoalan warga yang tidak bisa selesai hanya melalui aturan formal. Sebab, konflik yang muncul sering kali melibatkan hubungan keluarga dan emosi antar pihak.
“Persoalan yang paling sulit itu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keluarga. Bukan berarti tidak bisa diselesaikan, tetapi itu menguji kemampuan kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam kondisi seperti itu, seorang kepala desa harus mampu membaca situasi dan memilih cara komunikasi yang tepat.
“Bersengketa itu kadang bukan orang lain, tapi keluarga sendiri. Bisa bapak dengan anak, ibu dengan anak, saudara dengan saudara,” katanya.
Untuk menghadapi persoalan tersebut, Suhaidi mengandalkan pendekatan personal dengan mengedepankan nilai budaya masyarakat Sasak.
Belajar Bahasa Sasak Halus untuk Dekati Warga
Mantan aktivis mahasiswa itu mengaku mempelajari penggunaan bahasa Sasak halus atau persid sebagai bagian dari cara membangun komunikasi dengan masyarakat.
Menurutnya, kemampuan berkomunikasi menjadi modal penting bagi kepala desa, terutama ketika menghadapi warga yang sedang berada dalam situasi emosional.
“Kalau kita bisa berkomunikasi dengan bahasa yang mereka pahami, pendekatan menjadi lebih mudah,” ujarnya.
Selain pendekatan personal, Suhaidi juga membuat program “Satu Dusun Satu Majelis Taklim”. Program tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat.
Melalui forum itu, ia dapat mendengar langsung persoalan warga sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat di setiap dusun.
Suhaidi menilai jabatan kepala desa menjadi salah satu posisi yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia juga rutin berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan Inspektorat untuk menjaga tata kelola pemerintahan desa tetap berjalan transparan.
“Menjadi kepala desa itu tempat menguji leadership, tempat menguji kepemimpinan. Kalau mau santai menjadi pejabat publik, jangan pilih kepala desa,” pungkas alumnus Universitas Mataram tersebut. (*)
