Kota Bima (NTBSatu) – Fenomena badut jalanan dan anak punk kembali menjamur di sejumlah persimpangan lampu merah Kota Bima. Pendapatan harian yang menggiurkan membuat mereka enggan meninggalkan jalanan, meski Dinas Sosial Kota Bima berulang kali menggelar penertiban dan menawarkan program pemberdayaan ekonomi.
Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Lalu Sukarsana membeberkan, tim gabungan baru saja menjaring para badut jalanan dan kelompok anak punk beberapa waktu lalu.
Petugas memboyong mereka ke kantor Dinas Sosial untuk menjalani pembinaan serta mengarahkan mereka mengais rezeki di pusat keramaian resmi, seperti Lapangan Serasuba.
“Beberapa minggu yang lalu sudah kita tangkap dan kita bawa ke kantor untuk diberikan pembinaan. Agar tidak minta di lampu merah, sudah tanda tangan pernyataan dan pembinaan juga,” ujar Sukarsana, Kamis, 30 Juli 2026.
Untuk memberikan solusi jangka panjang, Dinsos memfasilitasi pelbagai pelatihan keterampilan gratis, mulai dari servis AC, pengelasan, menjahit, hingga pembuatan jajanan.
Sayangnya, para pemuda produktif tersebut menolak tawaran itu karena tergiur hasil instan di jalan raya.
“Bahkan saya bilang pada mereka, ini pengemis terselubung yang masih sehat dan kuat bekerja. Kita tawarkan juga ikut pelatihan biar punya skill, tapi tidak ada respon,” jelasnya.
Ia menambahkan, para pemuda produktif tersebut menolak tawaran itu karena tergiur hasil instan di jalan raya.
“Mereka secara halus menolak karena merasa pendapatan mereka sehari bisa Rp200 ribu sampai Rp400 ribu,” tambah Sukarsana.
Saran Penindakan Hukum yang Lebih Tegas
Ia menyarankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerapkan penindakan hukum yang lebih tegas. Tujuannya agar memicu efek jera bagi para pelanggar ketertiban umum.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bima, Syahruddin, membenarkan fenomena berulang ini.
Pihaknya fokus mendampingi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi di persimpangan jalan.
“Sekarang ini badut ini lagi. Itu memang sudah dijaring kemarin, tapi tetap lagi ada, menjamur,” kata Syahruddin.
Syahruddin mengungkap fakta miris di mana sejumlah orang tua justru mengantar dan memanfaatkan anak-anak mereka sendiri untuk mengemis di lampu merah.
“Kalau kaitan dengan gepeng itu Dinas Sosial semua. Kalau kaitan dengan anak-anak itu kami hanya menyelamatkan anak. Bahkan dengan orang tuanya, memang orang tuanya sendiri yang ngantar,” tuturnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Dinas Sodial Kota Bima untuk memutus rantai eksploitasi anak dan menjaga ketertiban ruang publik. (*)
