Oleh: Samsudin, M.Or. – Dosen PJKR STKIP Taman Siswa Bima
Terpilihnya Wakil Bupati Bima sebagai Ketua KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) merupakan langkah yang menarik sekaligus strategis dalam dunia olahraga daerah. Di satu sisi, keputusan ini membuka peluang besar untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Bima. Namun di sisi lain, hal ini juga menghadirkan sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan.
Sebagai pejabat publik, Wakil Bupati memiliki akses terhadap sumber daya, jaringan, serta kebijakan yang dapat mendorong perkembangan olahraga secara signifikan. Dengan posisi tersebut, koordinasi antara pemerintah daerah dan KONI berpotensi menjadi lebih efektif. Program pembinaan atlet, peningkatan fasilitas olahraga, hingga dukungan anggaran bisa lebih terarah dan cepat terealisasi.
Namun demikian, rangkap jabatan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait fokus dan profesionalitas. Mengelola pemerintahan daerah saja sudah merupakan tugas yang kompleks, apalagi ditambah dengan tanggung jawab memimpin organisasi olahraga yang membutuhkan perhatian serius dan berkelanjutan. Jika tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan justru akan menghambat kinerja di salah satu bidang.
Di tengah peluang dan tantangan tersebut, keterlibatan kalangan akademisi, khususnya dosen-dosen PJKR (Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi), menjadi sangat penting. Dosen PJKR memiliki kompetensi ilmiah dalam bidang kepelatihan, sport science, serta pengembangan kurikulum olahraga yang dapat menjadi fondasi dalam pembinaan atlet secara berkelanjutan. Kehadiran mereka (dosen PJKR) tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam merumuskan program latihan berbasis ilmu pengetahuan, evaluasi performa atlet, hingga pengembangan talenta usia dini.
Sinergi antara pemerintah daerah, KONI, dan perguruan tinggi akan menciptakan ekosistem olahraga yang lebih profesional dan terarah. Dengan melibatkan dosen PJKR, kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif atau politis, tetapi juga berbasis riset dan kebutuhan nyata di lapangan.
Selain itu, penting juga untuk menjaga independensi KONI sebagai lembaga olahraga. Jangan sampai organisasi ini terlalu terpengaruh oleh kepentingan politik, sehingga mengabaikan tujuan utamanya, yaitu membina atlet dan meningkatkan prestasi olahraga.
Pada akhirnya, keberhasilan Wakil Bupati Bima sebagai Ketua KONI akan sangat bergantung pada komitmen, integritas, serta kemampuan dalam membagi waktu dan tanggung jawab, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi. Jika mampu menjalankan kedua peran tersebut secara profesional, maka ini bisa menjadi momentum kebangkitan olahraga di Bima. Namun jika tidak, justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
Masalah baru yang dimaksud bukan sekadar asumsi, tetapi potensi nyata jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa kemungkinan yang bisa muncul antara lain:
1. Konflik Kepentingan
Sebagai Wakil Bupati sekaligus Ketua KONI, ada risiko keputusan yang diambil tidak sepenuhnya objektif. Misalnya dalam pembagian anggaran, penentuan cabang olahraga prioritas, atau penunjukan pengurus, bisa saja dipengaruhi kepentingan politik atau kedekatan tertentu, bukan berdasarkan prestasi dan kebutuhan.
2. Kinerja Tidak Optimal (Overload Jabatan)
Dua posisi besar ini sama-sama menuntut fokus tinggi. Jika waktu dan energi terbagi, maka salah satu bisa tidak berjalan maksimal. Dampaknya, program olahraga bisa mandek, atau tugas pemerintahan terganggu.
3. Politisasi Olahraga
KONI berpotensi dijadikan alat pencitraan politik. Event olahraga, pembinaan atlet, atau bantuan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan popularitas, terutama menjelang momentum politik tertentu. Ini berbahaya karena menggeser tujuan utama olahraga dari prestasi menjadi kepentingan lain.
4. Menurunnya Profesionalisme Organisasi
Jika struktur kepengurusan diisi bukan berdasarkan kompetensi, tetapi karena kedekatan atau kepentingan, maka kualitas pembinaan atlet akan menurun. Program bisa tidak berbasis data, tidak berkelanjutan, dan hanya bersifat seremonial.
5. Minimnya Ruang bagi Tenaga Ahli (Termasuk Dosen PJKR)
Tanpa komitmen kolaborasi, peran akademisi bisa terpinggirkan. Padahal, tanpa dukungan sport science, pembinaan atlet cenderung tradisional dan sulit bersaing di level yang lebih tinggi.
6. Hilangnya Kepercayaan Publik dan Insan Olahraga
Jika muncul ketidakadilan, konflik, atau program yang tidak jelas, maka atlet, pelatih, dan masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap KONI. Ini bisa berdampak pada menurunnya semangat pembinaan dan partisipasi olahraga.
Jadi, “masalah baru” yang dimaksud bukan hal sepele, melainkan risiko sistemik. Karena itu, kuncinya ada pada transparansi, profesionalisme, dan kemauan membuka ruang kolaborasi, terutama dengan akademisi seperti dosen PJKR, agar organisasi tetap berjalan sehat dan fokus pada prestasi. (*)
