Dibanjiri Pencari Kerja, Kota Mataram Catat Angka Pengangguran Tertinggi di NTB
Mataram (NTBSatu) – Kota Mataram masih menjadi tujuan utama para pencari kerja di Nusa Tenggara Barat (NTB). Melihat tingginya arus masuk tersebut, angka pengangguran di Ibu Kota Provinsi ini tercatat paling tinggi di NTB.
Berdasarkan data tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Mataram mencapai 4,80 persen. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menargetkan angka itu turun menjadi 4,40 persen pada 2027.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad menjelaskan, tingginya angka pengangguran tidak terlepas dari karakteristik Mataram sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan.
“Mataram menjadi tujuan lulusan dari berbagai daerah seperti Dompu dan Bima. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka datang ke sini untuk mencari peluang kerja. Akibatnya, proses pencarian kerja banyak terkonsentrasi di Mataram,” ujarnya, Rabu, 1 April 2026.
Menurutnya, kondisi ini ikut mendorong tingginya angka pengangguran karena jumlah pencari kerja yang tercatat lebih besar dari daerah lain.
Untuk menekan angka tersebut, Pemkot Mataram menyiapkan sejumlah langkah intervensi. Salah satunya melalui program pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang masuk kategori rawan sosial ekonomi.
Program ini berjalan melalui skema Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dan kelompok usaha KUsiAPP. Peserta menerima pelatihan keterampilan serta bantuan modal usaha ekonomi produktif.
Kelompok sasaran kemudian mengembangkan keterampilan, baik untuk masuk ke dunia kerja maupun membuka usaha mandiri. Upaya ini bertujuan agar mereka tidak masuk ke kelompok masyarakat paling rentan atau berada pada desil 1 dan 2.
Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial
Selain itu, Pemkot Mataram juga menjalankan pilot project digitalisasi bantuan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Kota Mataram menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam implementasi sistem tersebut.
Lewat digitalisasi ini, Muzakkir mengatakan, data sosial masyarakat tidak hanya digunakan untuk penyaluran bantuan, tetapi juga dipetakan secara lebih komprehensif. Sekitar 30 kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dihimpun dalam satu basis data terintegrasi.
Data ini menjadi dasar penentuan intervensi yang lebih tepat sasaran. Masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 4 diprioritaskan mengikuti pelatihan keterampilan serta mendapatkan akses ke peluang kerja.
“Data yang kami miliki kami sinergikan dengan OPD lain, seperti Dinas Tenaga Kerja, agar kelompok tersebut mendapat prioritas dalam pelatihan maupun kegiatan job fair,” jelas Muzakkir. (*)
