Mataram (NTBSatu) – Aliran belanja negara sebesar Rp4,02 triliun di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga akhir Februari 2026 menjadi penopang utama aktivitas ekonomi daerah.
Di tengah dinamika konsumsi dan tekanan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kepala Kanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan, realisasi belanja negara telah mencapai 17,75 persen dari total pagu.
Anggaran tersebut mengalir ke berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.
“Belanja negara ini menjadi penggerak utama ekonomi di daerah. Ketika daya beli masyarakat menghadapi tekanan, APBN hadir untuk menjaga stabilitas,” ujarnya, Rabu, 25 Maret 2026.
Dari total belanja tersebut, Rp787,6 miliar merupakan belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk mendukung layanan publik.
Rinciannya antara lain sektor pendidikan Rp169,99 miliar, sektor ekonomi Rp116,36 miliar, kesehatan Rp37,82 miliar, serta sektor keagamaan Rp42,67 miliar.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) menjadi porsi terbesar dengan realisasi mencapai Rp3,23 triliun atau 21,90 persen dari pagu. Dana ini menjadi tulang punggung pembiayaan program pemerintah daerah, termasuk layanan dasar dan belanja pegawai.
Salah satu komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang telah disalurkan sebesar Rp914,33 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp273,25 miliar digunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
“Transfer ke daerah memastikan program di tingkat daerah tetap berjalan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelas Ratih.
Pendapatan Negara di NTB Positif
Di sisi lain, kinerja pendapatan negara di NTB juga menunjukkan tren positif. Hingga Februari 2026, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp630,14 miliar atau 11,26 persen dari target.
Penerimaan pajak menjadi kontributor utama dengan capaian Rp389,04 miliar atau tumbuh 15,01 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat, tercermin dari lonjakan penerimaan PPN dan PPnBM.
“Konsumsi masyarakat mulai menunjukkan penguatan, terutama menjelang Ramadhan. Ini turut mendorong kinerja penerimaan negara,” katanya.
Meski demikian, tidak semua komponen tumbuh positif. Pajak Penghasilan (PPh) tercatat mengalami kontraksi akibat kebijakan administratif serta faktor teknis lainnya.
Ratih menegaskan, secara keseluruhan APBN tetap memainkan peran penting sebagai shock absorber di tengah dinamika ekonomi.
“APBN tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekonomi daerah agar tetap stabil,” ujarnya.
Melihat realisasi belanja yang terus berjalan dan dukungan pendapatan yang mulai menguat, pemerintah optimistis APBN akan terus menjadi penopang utama ekonomi NTB sepanjang 2026.
“Yang terpenting, manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, baik melalui layanan publik maupun peningkatan aktivitas ekonomi,” pungkasnya. (*)
